Muslim Uighur China Dipersekusi Melalui Kamp 'Pendidikan-Kembali'

BEIJING, iNews.id - Kelompok hak asasi manusia (HAM) menyatakan Muslim Uighur di China diasingkan dan menghadapi persekusi antara lain melalui apa yang disebut 'kamp pendidikan kembali'.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persekusi merupakan perbuatan sewenang-wenang terhadap seorang atau sejumlah warga dan disakiti, dipersusah, atau ditumpas. Sementara kata aktifnya yakni memersekusi yang artinya menyiksa atau menganiaya.

Baca Juga

Jenderal Paspampres Venezuela Dipecat, Imbas Maduro Diculik Pasukan Khusus AS

Pemerintah Xinjiang menyatakan mereka menerapkan apa yang disebut "pusat pelatihan kejuruan" bagi Muslim Uighur sebagai produk hukum di tengah-tengah kekhawatiran dunia terkait dengan banyaknya orang hilang di sana.

Xinjiang menyebut, berbagai tempat pelatihan tersebut akan mengatasi ekstrimisme lewat "perubahan pemikiran".

Sedangkan kelompok HAM menyatakan, para tahanan dipaksa menyatakan kesetiaan kepada Presiden Xi Jinping, disamping mengecam atau meninggalkan keyakinannya.

Pada Agustus lalu, sebuah komite PBB menyatakan sekitar satu juta Muslim Uighur dan kelompok Muslim lain kemungkinan ditahan dengan dalih kamp pendidikan kembali.

Namun para pejabat yang menghadiri pertemuan HAM PBB mengakui warga Uighur menjalani pendidikan dan pemukiman kembali.

China menyatakam Xinjiang menghadapi ancaman serius dari militan Islamis dan separatis dan menyanggah tuduhan perlakuan tak layak. Ratusan orang dilaporkan meninggal akibat kerusuhan antara Uighur dan anggota mayoritas Han.

Undang-undang baru Xinjiang yang mencakup kamp pendidikan kembali itu antara lain berisi tingkah laku yang dapat menyebabkan penahanan, termasuk penyebaran konsep halal pada berbagai hal di luar makanan, menolak menonton TV pemerintah, dan mendengarkan radio pemerintah.

Mencegah anak mendapatkan pendidikan pemerintah juga merupakan pelanggaran.

Di dalam kamp penahanan juga akan diajarkan bahasa Mandarin, konsep hukum, dan pelatihan kejuruan.

Kelompok HAM mengecam kebijakan ini.

"Kata-kata tertulis menunjukkan pelanggaran HAM besar-besaran dan tidak pantas disebut sebagai 'hukum'," kata Sophie Richardson dari Human Rights Watch.

Editor: Nathania Riris Michico