Negara-Negara G7 Dukung Berdirinya Negara Palestina, tapi Tak Akui Hamas

ROMA, iNews.id - Negara anggota G7 menyetujui berdirinya negara Palestina. Proses untuk mendukung pembentukan negara Palestina harus dimulai dengan penghentian perang di Jalur Gaza.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Italia Antonio Tajani mengatakan, dokumen G7 mengamanatkan penerapan solusi dua negara untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina.

Rusia Sebut Pasukan Stabilisasi Gaza Ingatkan Praktik Kolonial, Abaikan Partisipasi Rakyat Palestina

“Dokumen G7 berbicara tentang keinginan untuk mencapai tujuan dua masyarakat, dua negara, melalui penghentian konflik saat ini, yang memungkinkan pembebasan sandera Israel tanpa syarat serta membantu penduduk sipil Palestina yang membutuhkan bantuan kemanusiaan," kata Tajani, saat Konferensi Keamanan Munich di Jerman, Sabtu (17/2/2024), seperti dilaporkan Anadolu.

Dia menambahkan perundingan guna mewujudkan gencatan senjata hingga pembebasan sandera segera dimulai.

Para Menteri Israel Ini Tolak Berdirinya Negara Palestina

Namun dia menegaskan G7 tetap mengutuk Hamas dan tak akan mengakuinya, termasuk sebagai entitas politik, setelah perang. Menurut Tajani G7 menyebut Hamas sebagai organisasi teroris.

Oleh karena itu G7 akan mendesak Pemerintah Otoritas Palestina yang berkuasa di Tepi Barat untuk memegang kendali Jalur Gaza. G7, kata Tajani, akan mendukung pemerintahan di bawah Otoritas Palestina.

Prancis Jatuhkan Sanksi kepada 28 Pemukim Yahudi yang Serang Warga Palestina

“Sikap kami bertujuan untuk menjamin keamanan negara Israel, kami meminta pembebasan segera para sandera dan mengupayakan deeskalasi untuk membantu warga sipil di Gaza,” kata Tajani.

Meski demikian dia mengakui tak akan mudah bagi pemerintahan yang berkuasa di Tepi Barat saat ini untuk bisa diterima di Gaza. Hamas berkuasa di Jalur Gaza sejak 2006 dan mendapat dukungan kuat dari warga kantong wilayah itu.

Terlebih, hasil survei yang dilakukan lembaga independen di Tepi Barat menunjukkan, popularitas pemerintahan Palestina anjlok, justru Hamas yang semakin didukung. Ini tak hanya berlaku di Gaza, tapi juga Tepi Barat.

Dia menambahkan, para menlu G7 mengutuk aksi kekerasan yang dilakukan pemukim Yahudi terhadap warga Palestina di Tepi Barat. Kekerasan, termasuk pembunuhan, telah meningkat sejak 7 Oktober.

PBB dan sebagian besar komunitas internasional menganggap permukiman Yahudi di daerah pendudukan Palestina, bukan hanya ilegal, tapi juga melemahkan upaya penyelesaian konflik Israel-Palestina melalui solusi dua negara.

AS, Inggris, dan Prancis telah menjatuhkan sanksi kepada para pemukim yang melakukan tindakan kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat serta mendesak pemerintahan Zionis berbuat lebih banyak untuk menghentikan agresi tersebut.

Editor: Anton Suhartono