Netanyahu Bakal Bubarkan Parlemen Israel, Gelar Pemilu Dini?

TEL AVIV, iNews.id - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan telah meminta para ajudannya untuk bersiap menghadapi kemungkinan pembubaran parlemen Knesset dalam waktu dekat. Ini berarti pemerintahannya akan menggelar pemilihan umum yang dipercepat.

Pemilu legislatif Israel sedianya dijadwalkan 27 Oktober 2026 menyusul berakhirnya masa jabatan parlemen saat ini selama 4 tahun.

Kesepakatan Tercapai, Otoritas Palestina dan Tim Uni Eropa Kelola Penyeberangan Rafah

"(Netanyahu meminta para ajudannya) Untuk bersiap menghadapi skenario di mana pemilihan umum dimajukan, mungkin pada bulan Juni,” demikian lapora surat kabar Israel, Yedioth Ahronoth, dikutip Kamis (25/12/2025).

Salah satu alasannya, pemerintahannya mengalami kebuntuan dengan anggota koalisi sayap kanan terkait wajib militer bagi kelompok Yahudi ultra-Ortodoks atau Haredi.

Netanyahu Pede Israel Akan Berdamai dengan Negara Arab Tanpa Harus Ada Negara Palestina

Netanyahu juga meminta para ajudan untuk membentuk tim kampanye pemilu mendatang dari Partai Likud serta persiapan pendaftaran kandidat anggota legislatif dalam beberapa bulan mendatang.

Seorang sumber pejabat senior pemerintah Israel mengatakan Netanyahu sebenarnya ingin pemilu digelar tepat waktu karena tidak ingin kedisiplinan politisi pendukungnya terkikis atau ada anggaapan pemerintahan akan bubar.

Ketika Trump Bela Presiden Suriah Ahmad Al Sharaa saat Bicara dengan Netanyahu

Menurut pejabat itu, Netanyahu ingin menyelesaikan masa jabatan secara penuh dan tidak ingin kehilangan kekuasaan sehari pun.

"Namun kenyataannya, Partai Likud sudah bersiap menghadapi kemungkinan bahwa Knesset akan segera dibubarkan,” ujarnya.

Berdasarkan aturan di Israel, pemerintah harus mengesahkan anggaran di Knesset pada akhir Maret untuk mencegah pemilu dini.

Partai-partai keagamaan mensyaratkan pengecualian bagi Yahudi ultra-Ortodoks untuk memberikan suara mendukung anggaran tersebut. Masalahnya pemerintahan Netanyahu akan kehilangan dukungan jika tak mendapat suara dari kelompok sayap kanan koalisinya.

Kaum Haredi, berjumlah sekitar 13 persen dari populasi Israel yang berjumlah 10 juta jiwa, mengklaim wajib militer mengancam identitas keagamaan dan struktur komunitas, karena mereka mendedikasikan hidup untuk mempelajari Taurat.

Editor: Anton Suhartono