Netanyahu Lapor ke Trump Akan Caplok Gaza

TEL AVIV, iNews.id - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan telah berbicara dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membahas pencaplokan Kota Gaza, Senin (11/8/2025).

Kantor Perdana Menteri Israel menyatakan, Netanyahu dan Trump membahas rencana militer untuk merebut kota yang diyakini menjadi benteng terakhir kekuatan Hamas itu. 

Baca Juga

7 Keluarga Kerajaan Terkaya di Dunia 2025: Dari Para Raja, Sultan, dan Pangeran Miliarder

"Keduanya membahas rencana Israel untuk menguasai sisa benteng Hamas di Gaza guna mengakhiri perang, membebaskan para sandera, dan mengalahkan Hamas," bunyi pernyataan kantor Netanyahu, di media sosial X, seperti dikutip dari Sputnik.

Disebutkan pula Netanyahu berterima kasih kepada Trump atas dukungannya terhadap Israel sejak awal perang di Jalur Gaza.

Baca Juga

Netanyahu Bakal Caplok Gaza, Warga Israel Serukan Mogok Nasional

Sebelum Israel memutuskan akan merebut Gaza melalui sidang Kabinet Keamanan pada Kamis pekan lalu, Trump mengatakan terserah kepada negara Yahudi itu untuk melakukannya atau tidak. 

Dia tak menolak rencana itu secara tegas meski dampak yang ditimbulkan adalah jatuhnya korban jiwa warga sipil dalam jumlah besar. Trump mengatakan, AS hanya akan fokus untuk memberikan bantuan kemanusiaan ke Gaza.

Baca Juga

Mantan Agen Intelijen dan Tentara Israel Lawan Netanyahu: Caplok Gaza Berarti Bunuh Diri

Dalam konferensi pers pada Minggu kemarin, Netanyahu bersikukuh akan mencaplok Kota Gaza meski menghadapi penolakan di dalam maupun luar negeri. 

Menurut dia, perang akan berakhir jika Israel menguasai Gaza. Mencaplok Gaza merupakan cara terbaik untuk mengakhiri perang.

Saat ditanya tentang kapan akan memulai serangan skala besar ke Gaza, dia tidak memberikan jawaban pasti, melainkan operasi akan berjalan cukup cepat. Namun sebelum itu, militernya akan menetapkan zona aman terlebih dulu.

Sebelumnya Israel mengubah istilah "pencaplokan atau pendudukan" Kota Gaza dengan "kontrol" atau memegang kendali penuh terhadap kita yang dihuni sekitar 900.000 jiwa itu. 

Para pakar mengungkapkan perubahan istilah itu hanya akal-akalan Israel untuk menghindari hukum internasional dan pelanggaran Konvensi Jenewa.

Editor: Anton Suhartono