Nyerah! Komisi Anti-Korupsi Korsel Serahkan Penangkapan Presiden Yoon Suk Yeol ke Polisi

SEOUL, iNews.id - Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) Korea Selatan (Korsel) tampaknya menyerah untuk menangkap presiden dimakzulkan, Yoon Suk Yeol. Lembaga anti-rasuah itu meminta kepolisian nasional untuk mengambil alih penangkapan.

Beberapa kali upaya eksekusi yang dilakukan CIO terhadap Yoon pada pekan lalu gagal karena mendapat perlawanan dari para pendukung serta pasukan pengawalan kepresidenan (paspampres) Korsel, PSS.

Baca Juga

Meski Selalu Dikawal 2 Penjaga dan Memiliki Sel Terpisah, Sarkozy Sebut Kehidupan di Penjara seperti Mimpi Buruk

CIO mengajukan permintaan tersebut dalam surat resmi kepada kepolisian nasional Korsel pada Minggu (5/1/2025) malam.

Pengadilan Korsel mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Yoon pada pekan lalu atas tuduhan pemberontakan serta penyalahgunaan wewenang terkait penerapan status darurat militer pada 3 Desember. Surat perintah penangkapan tersebut akan kedaluwarsa pada Senin (6/1/2025) tengah malam.

Baca Juga

Penangkapan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Alot, Paspampres Tak Izinkan Penyidik Masuk

"CIO mengirimkan kami surat resmi kepada kami yang meminta kerja sama tanpa konsultasi terlebih dahulu. Kami sedang melakukan peninjauan hukum secara internal," kata seorang pejabat kepolisian, seperti dikutip dari Yonhap.

Beberapa sumber pejabat mengatakan, surat CIO tersebut memicu keluhan di internal kepolisian karena terkesan berusaha mengalihkan tanggung jawabnya.

Baca Juga

Tegang! Proses Penangkapan Presiden Korsel Dimakzulkan Yoon Suk Yeol Diadang Ratusan Pendukung

Para penyidik CIO membatalkan penangkapan Yoon pada Jumat pekan lalu setelah bersitegang dengan personel paspampres di kediaman dinas presiden selama beberapa jam.

Sementara itu CIO juga akan mengajukan perpanjangan surat perintah penangkapan Yoon ke pengadilan. Ini dianggap bisa menjadi opsi lain untuk membawa Yoon untuk diperiksa.

Surat perintah itu dikeluarkan karena Yoon mangkir tiga kali pemanggilan oleh CIO untuk diperiksa seputar penerapan status darurat militer.

Tim penasihat hukum Yoon menolak surat perintah tersebut karena dianggap tidak sah. Mereka beranggapan CIO secara teknis tidak berwenang untuk menyelidiki tuduhan pemberontakan yang dihadapi Yoon terkait penerapan darurat militer.

Editor: Anton Suhartono