Organisasi Kerja Sama Islam Menolak Rencana Perdamaian Timur Tengah Trump

JEDDAH, iNews.id - Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menolak rencana perdamaian Timur Tengah yang diusulkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Selasa pekan lalu.

Keputusan tersebut diambil dalam sidang darurat tingkat menteri yang digelar di markas besar OKI di Jeddah, Arab Saudi, Senin (3/2/2020).

Trump Janjikan Rp33 Juta Per Warga AS dari Memungut Tarif Negara-negara Lain

Dalam keputusannya, OKI juga menyerukan kepada 57 negara anggotanya untuk tidak membantu mewujudkan rencana perdamaian tersebut.

"Menolak rencana AS dan Israel karena tidak memenuhi aspirasi minimum dan hak-hak sah rakyat Palestina serta bertentangan dengan kerangka acuan proses perdamaian," bunyi penyataan OKI, dikutip dari AFP.

AS Ingatkan Palestina untuk Tidak ‘Bernyanyi’ di PBB soal Rencana Perdamaian Trump

"(Menyerukan) Semua negara anggota (untuk) tidak berurusan dengan rencana ini atau bekerja sama dengan Pemerintah AS dalam menegakkannya dengan cara dan bentuk apa pun."

Trump memaparkan rencana perdamaian Timur Tengah dan memperingatkan usulan itu mungkin satu-satunya peluang bagi Palestina untuk meraih kemerdekaan.

Presiden Abbas: Tak Ada Negara Palestina Tanpa Yerusalem!

"Visi saya menghadirkan peluang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, solusi dua negara yang realistis," kata Trump, saat mengumumkannya di Gedung Putih, didampingi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Berdasarkan rencananya tersebut, Yerusalem akan tetap menjadi ibu kota Israel tanpa bisa dibagi dan keamanannya akan dijamin dalam kesepakatan.

Rencana perdamaian itu juga akan menawarkan pihak Palestina wilayah berdampingan untuk dijadikan negara dan juga keuangan dalam jumlah besar dengan syarat Palestina memenuhi sejumlah tuntutan.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas menolak rencana Trump tersebut dan menyebutnya sebagai "konspirasi".

"Saya katakan kepada Trump dan Netanyahu, Yerusalem tidak untuk dijual, semua hak kami tidak untuk dijual dan tidak untuk tawar-menawar," kata Abbas.

Sementara itu para pejabat Hamas, kelompok utama Palestina di wilayah Gaza, menyebut usulan itu tidak masuk akal.

Hamas menyebut, Presiden Trump berusaha merusak proyek nasional Palestina. Pejabat senior Hamas Khalil Al Hayya menegaskan Palestina tidak akan mencari lokasi pengganti Yerusalem sebagai ibu kota.

Editor: Anton Suhartono