Palestina Tak Percayai AS Lagi Jadi Mediator Damai

ISTANBUL, iNews.id - Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan Amerika Serikat tidak bisa dipercaya lagi sebagai mediator perdamaian Palestina-Israel setelah mengakui secara sepihak Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Di hadapan para kepala negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di Istanbul, Turki, Abbas menegaskan kehadiran AS tidak bisa diterima lagi.

Baca Juga

Gagalkan Serangan Teror Natal dan Tahun Baru, Turki Tangkap 115 Tersangka ISIS

"Tidak akan bisa diterima lagi (AS) untuk berperan dalam proses politik sejak dia mendukung Israel. Ini sikap kami dan saya harap Anda mendukung kami soal ini," kata Abbas, di pertemuan luar biasa OKI, dikutip dari Reuters, Rabu (13/12/2017).

Sebelumnya Pemerintah Otoritas Palestina menegaskan menolak kedatangan Wakil Presiden Mike Pence pada akhir bulan ini. Presiden Abbas juga menolak bertemu dengan perwakilan AS itu untuk membicarakan masa depan perdamaian dengan Israel.

Hal senada diungkapkan Presiden Iran Hassan Rouhani. Menurut dia, Israel telah menamam bibit ketegangan di wilayah konflik itu sejak lama. Untuk itu negara-negara Islam harus bersatu.

Dalam cuitan di akun Twitter, dia juga mengatakan bahwa AS bukan lagi perantara damai yang jujur.

Pertemuan luar biasa OKI diikuti 57 perwakilan negara berpenduduk Muslim terbesar. Presiden RI Joko Widodo turut hadir bersama Perdana Menteri Malaysia Najib Razak.

Indonesia sebelumnya mengecam pengakuan sepihak AS bahwa Yerusalem merupakan ibu kota Israel. Hal itu bertentangan dengan resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB. Proses perdamaian antara Palestina-Israel masih berlangsung dan status Yerusalem harus diputus melalui perjanjian melibatkan kedua pihak.

Lebih lanjut Jokowi menegaskan bahwa posisi Indonesia tetap konsisten mendukung berdirinya negara Palestina. Hal ini sejalan dengan amanat UUD 1945.

"Saya dan rakyat Indonesia, kita semuanya, tetap konsisten, untuk terus bersama rakyat Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaan dan hak-haknya sesuai dengan amanah Pembukaan UUD 1945," katanya.

Editor: Anton Suhartono