Para Menteri Israel Ini Tolak Berdirinya Negara Palestina

TEL AVIV, iNews.id - Beberapa menteri radikal di pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak berdirinya negara Palestina pasca-perang di Jalur Gaza. Komentar itu disampaikan, di antaranya oleh Menteri Keuangan Bezalel Smotrich setelah pemerintah Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengajukan rencana pendirian negara Palestina merdeka.

“Kami sama sekali tidak akan menyetujui rencana ini, yang menyatakan bahwa warga Palestina berhak mendapatkan hadiah atas pembantaian mengerikan yang mereka lakukan terhadap kami, sebuah negara Palestina dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya,” kata Smotrich, dikutip dari Reuters, Jumat (16/2/2024).

Jenderal Tertinggi Sudan Tolak Gencatan Senjata, Pilih Balas Dendam pada RSF

“Negara Palestina merupakan ancaman nyata bagi Negara Israel sebagaimana terbukti pada 7 Oktober,” katanya, melanjutkan.

Dia juga akan mendesak kabinet keamanan, yang akan bertemu pada Kamis malam, untuk mengambil sikap tegas terhadap seruan berdirinya negara Palestina.

Nah, Spanyol dan Irlandia Desak Komisi Eropa Putuskan Hubungan dengan Israel

Senada dengan Smotrich, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir, dalam sambutan terpisah, juga menyuarakan penentangan rencana bedirinya negara Palestina. Anggota kabinet Netanyahu lain yang menyuarakan sikap yang sama adalah Menteri Urusan Diaspora Amichai Chikli dan Menteri Pendidikan Yoav Kisch.

Selain itu, Matan Kahana, anggota parlemen yang juga politikus kubu oposisi, Partai Persatuan Nasional, yang dipimpin rival utama Netanyahu, Benny Gantz, juga ikut menolak.

Ekonomi Israel Makin Morat-marit akibat Perang di Gaza

“Ini adalah sebuah bencana, untuk memberi penghargaan kepada Palestina setelah 7 Oktober dengan mendirikan sebuah negara,” kata Chikli, kepada Army Radio.

Sebelumnya surat kabar The Washington Post melaporkan, pemerintah AS bekerja sama dengan beberapa negara Arab, termasuk Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Arab Saudi, membahas rencana pasca-perang yakni menentukan batas waktu yang pasti bagi pembentukan negara Palestina.

Mengomentari laporan Washington Post, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Palestina menyatakan, setiap inisiatif politik yang tidak dimulai dengan pembentukan negara Palestina sebagai anggota penuh PBB pasti gagal.

Serangan Israel ke Gaza hingga Kamis (15/2/2024) telah menewaskan 28.600 orang lebih dan melukai 68.000 lainnya.

Serangan lintas batas Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023 salah satu tujuannya adalah memperjuangkan kemerdekaan Palestina, hak yang sejak puluhan tahun terabaikan. Solusi dua negara yang memberikan Palestina kemerdekaan dengan wilayah berdasarkan peta 1967, sebagai upaya mengakhiri konflik selama puluhan tahun, ditolak mentah-mentah oleh kelompok sayap kanan Israel yang dimotori Partai Likud yang dipimpin Netanyahu.

Editor: Anton Suhartono