Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Advertisement
Aa Text
Share:
Read Next : Ketua KPK Malaysia Bakal Diperiksa terkait Kepemilikan Saham Rp3,4 Miliar
Advertisement . Scroll to see content

Parlemen Dibubarkan, Raja Malaysia Blak-blakan Kecewa Perkembangan Politik Dalam Negeri

Senin, 10 Oktober 2022 - 17:43:00 WIB
Parlemen Dibubarkan, Raja Malaysia Blak-blakan Kecewa Perkembangan Politik Dalam Negeri
Raja Malaysia Sultan Abdullah menyetujui pembubaran parlemen sebagai diminta PM Ismail Sabri Yaakob (Foto: Reuters)
Advertisement . Scroll to see content

KUALA LUMPUR, iNews.id - Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah angkat bicara soal pembubaran parlemen yang diumumkan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob, Senin (10/10/2022). Pembubaran parlemen membuka jalan bagi digelarnya pemilihan umum (pemilu) Malaysia. 

Pemilu Malaysia sedianya berlangsung pada September 2023, namun Ismail memutuskan untuk mempercepatnya setelah muncul desakan kuat dari internal koalisi pemerintah.

Ismail bertemu dengan Raja pada pekan lalu untuk meminta persetujuan membubarkan parlemen.

Istana menyatakan Raja Malaysia tidak punya pilihan selain menyetujui permintaan Ismail untuk mengembalikan mandat kepada rakyat.

Disebutkan Sultan Abdullah mengungkapkan kekecewaan atas perkembangan politik Malaysia saat ini seraya berharap komisi pemilihan umum menggelar pemilihan sesegera mungkin.

Sebelumnya Ismail menyampaikan pidato yang disiarkan televisi, menyerukan pemilu lebih awal. Dia menjelaskan, Sultan Abdullah menyetujui permintaannya untuk membubarkan parlemen pada Senin. Sementara itu waktu pasti pemilu akan diumumkan komisi pemilihan umum.

Berdasarkan aturan, pemilu harus digelar paling lambat 60 hari setelah parlemen dibubarkan. Namun banyak anggota parlemen yang berharap agar tak digelar tahun ini mengingat ancaman banjir besar.

Partai berkuasa Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) setuju dengan pemilu awal setelah beberapa pemimpinnya terancam dijatuhi hukuman penjara atas tuduhan korupsi.

Faksi-faksi di koalisi pemerintah mendesak Ismail mempercepat pemilu setelah mantan PM Najib Razak dan presiden partai Ahmad Zahid Hamidi didakwa melakukan korupsi. UMNO jatuh dari kekuasaan dalam pemilu 2018 yang dimenangkan koalisi Pakatan Harapan. 

Menurut UMNO, kasus yang dihadapi Najib dan Ahmad Zahid menunjukkan mereka sebagai korban dendam politik.

Editor: Anton Suhartono

Follow WhatsApp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow

Related News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut