Parlemen Malaysia Setujui Anggaran 2021, Kemenangan PM Muhyiddin Atas Oposisi

KUALA LUMPUR, iNews.id - Parlemen Malaysia akhirnya menyetujui anggara tahun 2021. Persetujuan ini sekaligus menjadi kemenangan bagi Perdana Menteri (PM) Muhyiddin Yassin.

Anggara 2021 disahkan setelah dilakukan pemungutan suara pada Kamis (26/11/2020) pukul 15.24 siang waktu setempat di Gedung Parlemen Malaysia.

Baca Juga

Pernah Berkunjung ke Filipina dan Terlibat Aksi Terorisme, Naveed Akram Didakwa 15 Tuduhan Pembunuhan

Anggaran federal yang disahkan besarnya 322,5 miliar Ringgit Malayasia, ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah pemerintahan negara Melayu itu. Pengesahan anggaran 2021 oleh Parlemen sempat dibayangi seruan dari pihak oposisi untuk menggelar pemilihan suara blok.

Namun, usulan tersebut tidak dapat diterima sebab tidak memenuhi persyaratan. Pemungutan suara blok bisa dilaksanakan jika mendapat dukungan setidaknya 15 anggota parlemen.

Baca Juga

Dua Polisi Malaysia Ditembak di Perbatasan dengan Thailand, 1 Tewas

Ketua Dewan Rakyat Datuk Seri Azhar Azizan Harun mengatakan tidak cukup anggota parlemen yang mendukung seruan oposisi, seperti dikutip dari The Star.

Penegasan kemenangan PM Muhyiddin atas oposisi

Baca Juga

Pengakuan Terbaru Mahathir soal Mundur sebagai PM Malaysia, Bukan karena Anwar Ibrahim

Sayangnya, Datuk Seri Azhar tidak menjelaskan secara rinci mengenai berapa suara dari 222 anggota parlemen yang menyetujui postur anggaran 2021.

Baca Juga

Raja Malaysia Batalkan Pemilu di Sabah untuk Cegah Covid

Disetujuinya anggaran 2021 oleh Parlemen menjadi merupakan kemenangan PM Muhyiddin Yassin yang sempat digoyang manuver politik dari politisi oposisi Anwar Ibrahim yang mengaku mendapat dukungan mayoritas dari anggota parlemen.

Bahkan, Anwar Ibrahim pada Oktober lalu sempat sesumbar akan bertemu dengan Raja Malaysia untk membicarakan transisi pemerintahan. Namun, upaya Mahathir ditolak Raja.

Sempat muncul kekhawatiran, manuver Anwar Ibrahim akan mempengaruhi pengambilan keputusan mengenai anggaran 2021 di Parlemen yang berpotensi memicu krisis politik dan dampak ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

Editor: Arif Budiwinarto