Partai Shinzo Abe Menang Telak dalam Pemilu Jepang, Efek dari Pembunuhan?
 
                 
                TOKYO, iNews.id - Partai berkuasa di Jepang, Partai Demokratik Liberal (LDP), menang telak dalam pemilihan anggota Majelis Tinggi yang digelar Minggu kemarin atau 2 hari pascapembunuhan Shinzo Abe.
Hasil exit poll yang dilaporkan stasiun televisi NHK, LDP bersama partai koalisi, Komeito, bisa menguasai 70 sampai 84 kursi dari total 125 yang tersedia. Hasil akhir penghitungan kemungkinan baru akan keluar pada Senin (11/7/2022) malam.
 
                                Meskipun tidak mungkin untuk mengetahui dampak langsung dari pembunuhan Abe terhadap pemilu, para pakar mencatat efeknya ada namun kecil.
Jumlah pemilih diperkirakan mencapai 52,16 persen dari total pemilik suara, naik 3,36 persen dibandingkan pada pemilu 2019 yakni 48,8 persen. Meski demikian angka itu masih lebih rendah dari catatan pada 2016, yakni 54,7 persen.
 
                                        Anggota Majelis Tinggi akan bertugas selama 6 tahun, namun pemilihan digelar setiap 3 tahun untuk mengisi setengah dari kamar yakni 248 kursi. Ada 545 kandidat yang maju dalam pemilihan, termasuk satu kursi untuk mengisi kekosongan.
 
                                        Perdana Menteri Fumio Kishida yang juga pemimpin LDP, mengatakan koalisinya mendapat kemenangan di pemilu tahun ini.
"Ini adalah bukti bahwa kita tidak akan tunduk pada terorisme," katanya, setelah mengheningkan cipta untuk mengenang Abe, Minggu malam.
 
                                        Kemenangan ini menjadi modal besar bagi Kishida untuk melanjutkan kebijakan pemerintahannya, termasuk merealisasikan "kapitalisme baru" dan menambah anggaran di bidang pertahanan.
"Saya ingin membawa hasil untuk kapitalisme baru yang telah dipromosikan. Kami akan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi rasa pedih akibat inflasi dan berusaha untuk menaikkan upah," kata Kishida.
Hasil pemilu ini, lanjut dia, juga memberi modal bagi Kishida untuk mewujudkan impian Abe yang belum terpenuhi yakni merevisi Konstitusi untuk pertama kali sejak disahkan pada 1947.
Pengesahan itu membutuhkan dukungan dari dua per tiga kursi di Majelis Rendah dan Majelis Tinggi. Jumlah kursi yang dimiliki koalisi LDP-Komeito serta kelompok oposisi pro-revisi, yakni Nippon Ishin no Kai (Partai Inovasi Jepang) dan Partai Demokrat untuk Rakyat, sudah memenuhi itu.
Revisi itu juga membutuhkan dukungan dari rakyat melalui referendum.
Editor: Anton Suhartono