PBB Ancam Akan Ada Pengurangan Bantuan jika Taliban Tetap Tak Hormati Hak Perempuan

WASHINGTON, iNews.id - Utusan PBB di Afghanistan memperingatkan tindakan keras pemerintah Taliban terhadap hak-hak perempuan akan menyebabkan pengurangan bantuan dan dana pembangunan di negara itu. Dia menyebut, tindakan menyingirkan perempuan dari kehidupan publik sama seperti kematian yang kejam.

"Pendanaan untuk Afghanistan kemungkinan akan turun jika perempuan tidak diizinkan bekerja. Jika jumlah bantuan dikurangi, maka jumlah pengiriman tunai dolar AS yang diperlukan untuk mendukung bantuan itu juga akan berkurang," kata Roza Otunbayeva, Rabu (8/3/2023). 

Baca Juga

Masjid Ini Diguncang Bom saat Jemaah Hendak Salat, 7 Orang Meninggal

Sebelumnya, PBB telah mengajukan permohonan bantuan negara terbesarnya yakni meminta 4,6 miliar dolar AS pada tahun 2023 untuk memberikan bantuan di Afghanistan. Di negara itu, dua pertiga populasi atau sekitar 28 juta jiwa membutuhkannya untuk bertahan hidup.

Namun kepada Dewan Keamanan PBB, dia mengatakan, pemberian bantuan itu telah terancam oleh larangan administrasi Taliban terhadap perempuan. Di antaranya larangan belajar di sekolah menengah dan universitas, mengunjungi taman dan bekerja untuk kelompok bantuan. Perempuan juga tidak diperbolehkan keluar rumah tanpa saudara laki-laki dan harus menutupi wajah mereka.

Baca Juga

Taliban Larang Peredaran Alat Kontrasepsi: Pengendalian Kelahiran Itu Agenda Barat

Dia mengatakan diskusi tentang pemberian lebih banyak bantuan untuk pembangunan seperti proyek infrastruktur kecil atau kebijakan untuk memerangi dampak perubahan iklim telah terhenti karena larangan tersebut.

Otunbayeva mengatakan, awalnya sebagian perempuan Afghanistan menyambut baik Taliban yang berkuasa karena itu mengakhiri perang. Namun takk lama, mereka mulai kehilangan harapan.

Baca Juga

Taliban Tetap Kirim Bantuan Gempa ke Turki dan Suriah meski Negaranya Dihantam Krisis

"Mereka mengaku penyingkiran perempuan dari kehidupan publik tidak lebih baik daripada ketakutan mati mengenaskan," kata Otunbayeva dalam pertemuan Dewan Keamanan di Afghanistan, yang bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional.

Dia menyebut, Afghanistan di bawah Taliban tetap menjadi negara paling represif di dunia terkait hak-hak perempuan. Sulit untuk memahami bagaimana pemerintah dapat mengatur kebutuhan setengah dari populasinya.

Baca Juga

Diburu Polisi, 2 Komandan Taliban Pakistan Tewas

Amerika Serikat (AS) merupakan donor terbesar untuk rencana bantuan PBB 2022 di Afghanistan. Negara itu memberikan lebih dari 1 miliar dolar AS.

Ketika ditanya tentang kemungkinan pemotongan, juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price mengatakan Washington sedang melihat implikasi dari larangan pengiriman bantuan dan berkonsultasi erat dengan PBB.

Baca Juga

Taliban Kembali Tegaskan Aturan Kontroversial, Larang Perempuan Ikut Ujian Masuk Universitas

Price mengatakan AS ingin memastikan Taliban tidak gagal memenuhi komitmen yang telah mereka buat kepada rakyat Afghanistan dan tidak menghadapi konsekuensi dari masyarakat internasional.

Pemerintahan Taliban, yang merebut kekuasaan pada Agustus 2021 ketika pasukan pimpinan AS menarik diri dari Afghanistan setelah 20 tahun perang, mengatakan, pihaknya menghormati hak-hak perempuan sesuai dengan interpretasinya yang ketat terhadap hukum Islam.

Editor: Umaya Khusniah