Pemerintah Indonesia Panggil Perwakilan PBB terkait Pernyataan soal UU KUHP

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu), memanggil perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jakarta terkait protes soal UU KUHP. PBB menyampaikan keprihatinan atas UU KUHP yang disahkan pada 6 Desember lalu oleh DPR RI karena dianggap mengancam kebebasan sipil.

Ada beberapa bagian yang menjadi keprihatinan lembaga asing di Indonesia, salah satu pasal yang disoroti adalah larangan berhubungan seksual di luar nikah.

Baca Juga

Negara Eropa Ini Memiliki 23.548 Penduduk yang Berusia Lebih dari 100 Tahun

Juru Bicara Kemlu RI Teuku Faizasyah mengatakan, pihaknya memanggil koordinator PBB di Jakarta terkait komentar tersebut. Faizasyah menegaskan, perwakilan PBB seharusnya berkonsultasi dengan pemerintah terlebih dulu sebelum melontarkan pernyataan itu, sebagaimana biasa dilakukan perwakilan internasional. Dia berharap kantor perwakilan tidak terburu-buru menyampaikan pandangan saat informasi yang mereka dapat belum cukup.

"Alasan (pemanggilan) karena ini juga merupakan salah satu tata hubungan berdiplomasi. Ada baiknya adab yang berlaku adalah dalam tindak aksi perwakilan asing ataupun PBB di suatu negara, jalur komunikasi akan selalu ada untuk membahas berbagai isu. Jadi kita tidak menggunakan media massa sebagai alat untuk menyampaikan satu hal yang belum diverifikasi," katanya.

Baca Juga

Wamenkumham Pastikan Turis Asing Tak Kena Pasal Perzinaan KUHP, Begini Penjelasannya

Sementara itu Wakil Menteri Kementerian Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan, surat pernyataan dari PBB terkait UU KUHP sangat terlambat. Surat tersebut menawarkan bantuan, terutama soal beberapa pasal berkaitan dengan kebebasan berekspresi dan HAM.

Baca Juga

Kemenparekraf Antisipasi Keresahan Internasional terkait Gaduh Pasal Zina di RKUHP

"Surat itu kami terima pada tanggal 25 November dan tidak ke pemerintah, melainkan ke Komisi III DPR. Jadi, ya, sangat terlambat," katanya.

KUHP, lanjut dia, sudah mendapat persetujuan tingkat pertama pada 24 November, sementara surat PBB baru diterima pada 25 November.

"Jelas (soal pasal) yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi tersebut, kami sudah mendapatkan masukan dari masyarakat," katanya.

Editor: Anton Suhartono