Pemilu Malaysia, Begini Proses Terpilihnya Perdana Menteri yang Baru
JAKARTA, iNews.id - Malaysia menggelar pemilihan umum (pemilu) ke-15 pada Sabtu (19/11/2022). Pemilu kali ini dipercepat setahun akibat gonjang-ganjing di internal koalisi.
Berdsarkan data Komisi Pemilihan Umum (EC) tahun ini ada 21.173.638 pemilih yang terdaftar. Ada penambahan jumlah karena mulai pemilu kali ini kelompok usia 18-20 tahun sudah boleh memberikan suara. Tercatat ada 1,4 juta pemilih di kelompok usia tersebut.
Berdasarkan hasil pemilu, koalisi Pakatan Harapan yang dipimpin Anwar Ibrahim unggul dengan memperoleh 82 kursi, disusul Perikatan Nasional yang dipimpin Muhyiddin Yassin 73 kursi, Barisan Nasional yang mengusung petahanan Ismail Sabri Yaakob 30 kursi, Gabungan Partai Sarawak (GPS) 22 kursi, OTH 8 kursi, dan GRS 6 kursi.
Melihat dari komposisi ini, Anwar Ibrahim dan Muhyiddin Yassin berpeluang besar menjadi perdana menteri Malaysia yang baru. Namun berdasarkan aturan, hanya koalisi yang memperoleh setidaknya 112 kursi dari total 222 yang bisa membentuk pemerintahan dan mengantarkan calonnya ke Putra Jaya.
Malaysia menerapkan sistem demokrasi parlementer serta monarki konstitusional. Raja memainkan peran dalam menentukan kepala pemerintahan Malaysia. Meski demikian raja akan memutuskan berdasarkan raihan kursi.
Masalahnya, pada proses ini ada bagian yang tak terungkap ke publik, seperti bagaimana kelompok koalisi memperoleh suara tambahan agar mendapat jumlah kursi yang dibutuhkan. Tiba-tiba raja mengumumkan siapa yang menjadi perdana menteri.
Pada pemilu Malaysia sebelumnya, pemenang sudah bisa terlihat setelah Komisi Pemilihan Umum mengumumkan hasilnya. Ini karena perolehan suara koalisi pemenang terpaut jauh dengan pesaingnya, seperti terjadi pada Pakatan Harapan pada pemilu ke-14 tahun 2018. Namun pada pemilu kali ini, tak ada satu pun partai atau koalisi yang berhasil meraih suara mayoritas.
Pada kondisi ini, hasil akan ditentukan oleh lobi yang dilakukan koalisi Anwar Ibrahim dan Muhyiddin Yassin untuk merebut suara dari Barisan Nasional maupun GPS.
Hal yang perlu diingat, dari 30 kursi yang dimiliki Barisan Nasional belum tentu semua diberikan untuk mendukung koalisi Anwar atau Muhyiddin. Sangat mungkin suara Barisan Nasional yang dipimpin UMNO terpecah. Kondisi yang sama juga terjadi pada GPS.
Namun pada akhirnya keputusan tetap beraada di tangan Raja untuk menentukan perdana menteri yang baru.
Editor: Anton Suhartono