Pemutusan Internet Bikin Ratusan Ribu Penduduk Myanmar Berisiko Terinfeksi Covid-19

Arif Budiwinarto ยท Rabu, 24 Juni 2020 - 15:02 WIB
Pemutusan Internet Bikin Ratusan Ribu Penduduk Myanmar Berisiko Terinfeksi Covid-19

Ratusan ribu penduduk di delapan kota di Myanmar belum mendapatkan informasi mengenai Covid-19. (foto: ist)

NAYPYITAW, iNews.id - Ratusan ribu penduduk di delapan kota di Myanmar tidak mendapat akses informasi mengenai Covid-19 sampai sekarang. Situasi ini menempatkan mereka dalam ancaman besar penularan virus yang menyerang pernapasan itu.

Sejak Juni 2019, Pemerintah Myanmar yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, mengambil kebijakan memutus jaringan informasi termasuk internet di sembilan kota di wilayah Rakhine State.

Tujuannya adalah untuk memperlemah perlawanan para geriliyawan Rohingya kepada pemerintah Myanmar. Pada Mei 2020, satu kota telah dipulihkan layanan internetnya, namun sekitar 800.000 penduduk di delapan kota lainnya masih hidup tanpa memperoleh informasi dari dunia luar.

Langkah Pemerintah Myanmar tersebut dikritik oleh dua organisasi kemanusiaan, Human Right Watch (HRW) serta Amnesty International. Mereka mengkhawatirkan perpanjangan pembatasan informasi dan jaringan internet di delapan kota Rakhine State menempatkan para penduduknya dalam ancaman besar di tengah pandemi Covid-19.

Tanpa akses informasi memadai sulit untuk melakukan kampanye kesehatan dalam upaya mencegah penularan Covid-19 di wilayah konflik di Myanmar. Bila tindakan tersebut terus dilakukan maka pemerintah Myanmar melanggar hak asasi manusia.

"Dengan konflik bersenjata yang melibatkan militer Myanmar dan Tentara Arakan di Rakhine State di tengah pandemi menempatkan warga sipil dari situasi kritis untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan agar tetap selamat," kata Penasihat Hukum Human Right Watch, Linda Lakhdir, dikutip dari CNN, Rabu (24/6/2020).

Sejumlah kasus Covid-19 telah ditemukan di Kota Maungdaw dan Buthingdaung di utara Rakhine State, tempat lebih dari 100.000 Muslim Rohingya tinggal di kamp-kamp yang padat. Mereka merupakan para pengungsi yang melarikan diri dari operasi pembersihan yang dilancarkan oleh Militer Myanmar terhadap geriliyawan Rohingnya pada 2018.

Saat Covid-19 menyebar ke seluruh dunia, Pemerintah Myanmar meluncurkan kampanye informasi "No Person Left Behind" tentang pencegahan penyakit, termasuk imbauan jaga jarak fisik.

Namun, anggota parlemen Htoot May yang mewakili Liga Nasional Arakan untuk Demokrasi di Majelis Tinggi Parlemen Uni Myanmar, mengatakan bahwa banyak masyarakat yang tinggal di utara Rakhine State dan negara bagian Chin tidak menerima informasi kesehatan yang diklaim sudah diedarkan melalui Facebook, situs web, bahkan melalaui apilikasi pengiriman pesan.

"Saat saya bertanya kepada orang-orang di daerah pemilihan saya, apakah mereka mengetahui Covid-19? Saya harus menjelaskan pandemi global kepada mereka dari awal," kata Htoot May.

"Saya harus menjelaskan kepada mereka apa itu social distancing dan cara mempraktikkan kebersihan tangan yang benar."

"Mereka tidak takut pada Covid-19 karena mereka tidak mengetahuinya, saat ini mereka jauh lebih khawatir mengenai pertempuran," ujarnya.

Berdasarkan data terakhir dari Kementerian Kesehatan Myanmar, Senin (22/6/2020) kemarin, Myanmar mencatatkan enam kematian dan 292 kasus positif Covid-19 dari total 64.532 test yang dilakukan.

Editor : Arif Budiwinarto