Pengadilan Thailand Larang Mantan PM Thaksin Shinawatra Ikuti Pertemuan ASEAN di Indonesia

BANGKOK, iNews.id - Pengadilan Thailand menolak permintaan mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra untuk menghadiri pertemuan ASEAN di Indonesia. Pria yang juga ayah dari Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra itu dicegah keluar negeri atas dakwaan pidana yakni penghinaan terhadap keluarga kerajaan.

Dia mengajukan permintaan ke pengadilan pidana di Bangkok pada Kamis (6/3/2025) untuk terbang ke Jakarta pekan ini. Jika pengadilan menyetujui permintaannya, Thaksin diharusnya menyerahkan sejumlah uang jaminan serta menandatangani prosedur hukum.

Baca Juga

Modus Pengantin Pesanan Targetkan Wanita Indonesia, KJRI Guangzhou Pulangkan WNI Korban

Namun dalam sidang pengadilan pada Kamis pukul 15.00 waktu setempat, hakim memutuskan alasan untuk mengizinkan Thaksin meninggalkan Thailand tidak cukup kuat.

Pada Januari lalu, pengadilan memberinya izin untuk pergi ke Malaysia guna menghadiri sebuah pertemuan. Saat itu dia harus membayar uang jaminan 5 juta baht atau sekitar Rp2,4 miliar serta menandatangani komitmen untuk melapor diri dalam waktu 3 hari.

Baca Juga

Bebas Bersyarat, Mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra Kini Diincar Kasus Menghina Raja

Sebulan kemudian, Thaksin diizinkan menghadiri pertemuan ASEAN di Brunei Darussalam. Setelah itu permohonan untuk menghadiri pertemuan ASEAN di Vietnam dan Kamboja ditolak.

Baca Juga

Mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra Bebas Bersyarat, Dinilai Berjasa pada Negara

Thaksin ditunjuk sebagai penasihat informal Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim terkait kepemimpinan ASEAN pada 2025.
Pengumuman mengenai posisi Thaksin itu disampaikan pada 16 Desember 2024 saat konferensi pers di Putrajaya. Saat itu Anwar mengumumkannya didampingi Perdana Menteri Paetongtarn.

Anwar menjelaskan alasan menunjuk Thaksin, yakni pengalamannya yang panjang sebagai negarawan serta bisa memberikan wawasan terkait masalah-masalah berkaitan dengan ASEAN.

Pengangkatannya sebagai penasihat dipandang sebagai langkah strategis, khususnya dalam menangani masalah-masalah di kawasan yang kompleks, seperti krisis Myanmar yang sedang berlangsung.

Editor: Anton Suhartono