Perang Antara Geng Kriminal dan Polisi Haiti Pecah, 3 Petugas Tewas

PORT-AU-PRINCE, iNews.id - Salah satu geng di Haiti menyerbu bagian penting ibu kota, Port-Au-Prince. Mereka bertempur dengan polisi sepanjang hari dan mengakibatkan tiga petugas.

Kekerasan yang pecah pada Jumat (20/1/2023) pagi itu merupakan episode terbaru dari pelanggaran hukum yang telah melanda negara Karibia tersebut.

Baca Juga

Ini 7 Negara Arab yang Dirudal Iran sebagai Balasan atas Serangan AS-Israel

Kepala Persatuan Nasional Polisi Haiti, Lionel Lazarre pada Sabtu (21/1/2023) mengatakan, kontak senjata pecah saat patroli polisi disergap oleh geng bersenjata. 

"Para petugas meminta bantuan tetapi satang bala bantuan tidak kunjung tiba," katanya.

Baca Juga

Geng Kriminal Haiti Makin Buas, 12 Orang Tewas Dimutilasi dan Puluhan Rumah Dibakar

Sedikitnya tiga petugas tewas dalam kekerasan tersebut. Selain itu, satu orang hilang dan satu orang dirawat di rumah sakit karena luka tembak.

Pertempuran berlanjut sepanjang hari Jumat dan ketegangan tetap tinggi pada hari Sabtu.

Baca Juga

Drama Penyanderaan 2 Bulan, Polisi Haiti Rebut Kembali Depot Bahan Bakar dari Geng Kriminal

PBB memperkirakan 60 persen dari ibukota Haiti dikuasai oleh geng. Namun banyak penduduk mengatakan, perang antargeng telah meluas ke daerah pinggiran dan masuk ke sebagian besar kota.

Negara ini telah berjuang dengan kekerasan endemik selama bertahun-tahun, tetapi memuncak setelah pembunuhan mantan Presiden Jovenel Moïse pada tahun 2021. Hal itu membuat negara ini berada dalam keadaan tanpa hukum.

Baca Juga

Polisi Haiti Terus Berupaya Singkirkan Geng Kriminal yang Blokade Terminal Bahan Bakar

Geng-geng kriminal memanfaatkan kekacauan politik dan ketidakpuasan terhadap pemerintah yang dipimpin oleh Perdana Menteri Ariel Henry untuk lebih mengkonsolidasikan kendali mereka. Pemerintah telah gagal mengendalikan kekerasan, memaksa banyak orang meninggalkan rumah mereka dan mendorong peningkatan pemerkosaan dan pembunuhan oleh geng.

Para pengamat memperkirakan pertumpahan darah akan semakin memburuk, terutama setelah 10 pejabat terpilih terakhir di negara itu mengakhiri masa jabatan Senat mereka pada awal Januari. Parlemen dan kepresidenan tidak terisi karena kegagalan Haiti dalam menyelenggarakan pemilu. Para kritikus mengatakan hal itu telah mengubah Haiti menjadi "kediktatoran de-facto".

Editor: Umaya Khusniah