Perdana Menteri Irlandia Leo Varadkar Mundur

DUBLIN, iNews.id - Perdana Menteri Irlandia Leo Varadkar mengumumkan pengunduran diri, Rabu (20/3/2024). Kabar pengunduran diri Varadkar sangat mengejutkan setelah 15 bulan menduduki jabatan.

Dia mundur atas alasan pribadi dan politik yang tak dijelaskan secara rinci. Selain itu pengunduran dirinya untuk memberi kesempatan kepada politisi lain dari koalisi pemerintah untuk memimpin.

Baca Juga

Jaksa Turki Tuntut Hukuman 2.430 Tahun Penjara untuk Wali Kota Istanbul Ekrem Imamoglu

“Alasan saya mengundurkan diri adalah karena alasan pribadi dan politik,” kata pria 45 tahun yang menjadi perdana menteri gay pertama di Irlandia, seperti dikutip dari Reuters.

"Tetapi setelah mempertimbangkan dengan hati-hati dan melakukan pencarian jati diri, saya yakin Taoeach (perdana menteri) dan pemimpin yang baru nanti akan memiliki posisi lebih baik ketimbang saya untuk mencapai hal itu (terpilihnya kembali pemerintahan koalisi)," ujarnya, lagi.

Baca Juga

Parlemen Irlandia Akan Gelar Voting untuk Usir Dubes Israel

Varadkar juga telah meminta partainya, Fine Gael, untuk memilih ketua baru menjelang pertemuan tahunan pada 6 April mendatang. Setelah itu parlemen akan menunjuk sosok yang menggantikannya sebagai Perdana Menteri Irlandia yang baru yakni setelah libur Paskah.

Pengunduran diri Varadkar tak akan direspons dengan pemilu awal, melainkan cukup dengan mencari pengganti dari partai yang sama. Pemilu Irlandia akan diadakan paling lambat Maret 2025.

Baca Juga

Irlandia Tak Akan Ikut-ikutan Gabung NATO seperti Finlandia dan Swedia

Sementara itu penggantinya nanti memiliki waktu 12 bulan untuk memulihkan kepercayaan publik. Pasalnya hasil jajak pendapat menempatkan pesaing terkuat Fine Gael yang juga partai oposisi utama, Sinn Fein, di atas angin.

Sementara itu Menteri Pendidikan Tinggi Simon Harris (37) digadang-gadang sebagai kandidat terkuat menggantikan Varadkar. Selain itu ada pula nama lain yakni menteri urusan bisnis Simon Coveney, mantan Wakil Perdana Menteri Paschal Donohoe, dan Menteri Kehakiman Helen McEntee.

Editor: Anton Suhartono