Perdana Menteri Palestina Mohammed Shtayyeh Mundur

TEPI BARAT, iNews.id - Perdana Menteri Palestina Mohammed Shtayyeh mengundurkan diri, Senin (26/2/2024). Dia telah mengirim surat pengunduran diri beserta pemerintahannya kepada Presiden Mahmoud Abbas.

Dalam pernyataan di sidang kabinet, Shtayyeh menegaskan tantangan ke depan yang dihadapi Palestina membutuhkan pemerintahan baru yang lebih kuat. Pernyataannya itu merujuk pada kondisi di Jalur Gaza yang tengah menghadapi serangan Israel.

Baca Juga

3 Isu yang Mengguncang Popularitas Trump pada 2025

“Tahap mendatang membutuhkan pengaturan pemerintahan dan politik baru dengan mempertimbangkan perkembangan di Jalur Gaza,” kata Shtayyeh, di Ramallah, Tepi Barat, seperti dilaporkan Anadolu.

Di sisi lain, serangan Israel membuka peluang pembentukan pemerintahan baru di Gaza pasca-perang. Israel tak menghendaki Hamas memerintah lagi di wilayah berpenduduk 2,3 juta jiwa itu. Namun Shtayyeh berkali-kali menegaskan Hamas tak bisa dikesampingkan dari kancah politik Palestina.

Baca Juga

Bakar Diri demi Bela Palestina, Tentara AU AS Siarkan Langsung Aksinya di Medsos

Hamas sebelumnya juga menegaskan tak akan melepaskan Gaza begitu saja.

Popularitas Hamas terus melonjak berdasarkan survei lembaga independen Palestina sejak perang 7 Oktober, bahkan mengalahkan Fatah yang saat ini menguasai pemerintahan Otoritas Palestina. Bukan hanya di Gaza, dukungan bagi Hamas melonjak drastis di Tepi Barat yang dikuasai Fatah dan faksi politik lainnya.

Baca Juga

Konsisten Bela Palestina, Presiden Brasil: Jika bukan Genosida, Apa Lagi?

Israel melancarkan serangan mematikan ke Jalur Gaza sejak sebagai respons atas gempuran lintas batas oleh Hamas pada 7 Oktober. Serangan brutal pasukan Zionis telah menewaskan hampir 30.000 warga Gaza serta melukai 70.000 orang lebih lainnya.

Serangan Israel ke Gaza juga menyebabkan 85 persen penduduknya mengungsi dalam kondisi kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan.

Baca Juga

Indonesia Dukung Palestina, Menlu Retno Tegaskan Israel Langgar Hukum Internasional

Editor: Anton Suhartono