Perdana Menteri Tunisia Elyes Fakhfakh Mengundurkan Diri, Picu Krisis Politik

TUNIS, iNews.id - Perdana Menteri Tunisia Elyes Fakhfakh mengumumkan pengundiran diri, Rabu (15/7/2020). Keputusan Fakhfakh memicu krisis politik di negara Afrika tersebut.

Fakhfakh telah menyerahkan surat pengunduran dirinya ke Presiden Kais Saied. Beberapa sumber pemerintahah menyebut, Saied yang meminta Fakhfakh mundur karena desakan dari parlemen dengan alasan konflik kepentingan.

Baca Juga

Pemberontak RSF Dituding Tutupi Skandal Genosida dengan Bakar dan Kubur Jenazah

Saied harus segera memilih pengganti Fakhfakh. Masalahnya, parlemen saat ini terpecah dan partai-partai gagal membentuk koalisi. Kondisi ini kemungkinan akan memicu digelarnya pemilihan umum baru.

Hasil pemilu parlemen pada Oktober 2019 menunjukkan tidak ada partai yang mendapatkan lebih dari seperempat kursi sehingga sulit untuk membentuk pemerintahan yang stabil.

Baca Juga

Hendak ke Italia, 52 Imigran Tewas Tenggelam di Perairan Tunisia

Partai terbesar di Tunisia berpaham Islam moderat, Ennahda, gagal membentuk koalisi pada akhir 2019. Meskipun Ennahda bergabung dengan pemerintahan Fakhfakh, partai itu kerap membuat keputusan sendiri demi mendekatkan diri dengan Presiden Saied.

Dua partai dari kubu oposisi, Heart of Tunisia dan Karama, bergabung dengan Ennahda untuk menggalang mosi tidak percaya terhadap Fakhfakh. Saat Fakhfakh mengundurkan diri, tiga partai itu telah mendapatkan 105 dukungan dari total 109 tanda tangan untuk melayangkan mosi tidak percaya terhadap sang perdana menteri.

Pemerintahan di bawah kepemimpinan Fakhfakh hanya bertahan kurang dari 5 bulan.

Bubarnya kabinet Fakhfakh akan berdampak pada melambatnya reformasi ekonomi serta penanganan wabah virus corona.

Pemerintah sebelumnya mengumumkan keberhasilan mengendalikan gelombang pertama Covid-19.

Perbedaan paham yang mendalam di internal pemerintahan Fakhfakh membuat reformasi ekonomi kian sulit. Beberapa lembaga peminjam utang luar negeri mendesak Tunisia segera memperbarui sektor ekonominya agar defisit fiskal dan utang pemerintah dapat terkendali.

Editor: Anton Suhartono