Peringati Menyerahnya Jepang dalam PD II, PM Kishida Janji Negaranya Tak Perang Lagi
TOKYO, iNews.id - Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida bersumpah negaranya tidak akan pernah berperang lagi. Pernyataan itu disampaikan Kishida, Senin (15/8/2022), pada peringatan 77 tahun menyerahnya Jepang dalam Perang Dunia II.
"Kami tidak akan pernah lagi mengulangi kengerian perang. Saya akan memegang sumpah yang teguh ini," kata Kishida, dalam acara yang juga dihadiri Kaisar Naruhito itu, seperti dikutip dari Reuters.
Bukan hanya itu, Kishida juga menegaskan Jepang akan berperan untuk menciptakan perdamaian dunia.
"Di dunia, di mana konflik belum mereda, Jepang adalah pemimpin yang proaktif dalam perdamaian," katanya.
Peringatan menyerahnya Jepang dalam Perang Dunia II biasanya ditandai dengan kunjungan para pejabat ke Kuil Yasukuni, Tokyo. Masalahnya, Kuil Yasukuni memberikan penghormatan kepada 14 mantan pemimpin perang Jepang yang dihukum sebagai penjahat perang. Kondisi itu membuat marah Korea Selatan (Korsel) dan China, dua negara yang pernah dijajah Jepang.
Sementara itu dalam peringatan tahun ini Kishida hanya mengirim persembahan ke kuil tanpa mengunjunginya, sebagaimana dilakukan dengan festival belum lama ini. Berbeda dengan pendahulunya, Yoshihide Suga dan Shinzo Abe, yang datang.
Hubungan Jepang dengan China juga sedang tegang setelah China melakukan latihan perang di sekitar Taiwan menyusul kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat (AS) Nancy Pelosi awal bulan ini.
Beberapa rudal balistik China mendarat di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Jepang.
Para pejabat Korsel mengungkapkan kekecewaan mendalam dan menyesalkan atas kunjungan pejabat Jepang ke kuil.
"Pemerintah Korea mendesak rakyat Jepang yang bertanggung jawab untuk menghadapi sejarah dan bercermin dari masa lalu secara rendah hati dan tulus serta melakui tindakan," kata seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Korsel.
Juru Bicara Kemlu China Wang Wengbin mengatakan, Jepang perlu merenungkan sejarah negara itu secara mendalam.
"Beberapa tokoh politik Jepang sering mendistorsi dan mengagungkan sejarah penjajahan dengan berbagai cara, dan secara terbuka melanggar Deklarasi Kairo dan dokumen hukum penting lainnya yang secara jelas mengatur kembalinya Taiwan ke China," katanya.
Editor: Anton Suhartono