Perjalanan Kasus Tuduhan Genosida Rohingya di ICJ hingga Berujung Vonis untuk Myanmar
DEN HAAG, iNews.id - Perjalanan panjang kasus dugaan genosida terhadap Muslim Rohingya di Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) akhirnya mencapai titik akhir. Myanmar dinyatakan terbukti melakukan genosida terhadap kelompok minoritas tersebut dalam operasi militer di Negara Bagian Rakhine pada 2017.
Putusan bersejarah yang dibacakan di Den Haag, Belanda, Kamis (19/11/2026), menjadi pertama kalinya pengadilan tertinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan sebuah negara bertanggung jawab atas kejahatan genosida.
Kasus ini bermula dari operasi militer Myanmar pada 2017 yang memaksa lebih dari 700.000 warga Rohingya meninggalkan rumah mereka dan mengungsi ke Bangladesh. Dugaan pembantaian, kekerasan seksual, serta penghancuran permukiman warga kemudian mendorong Gambia membawa Myanmar ke ICJ pada November 2019.
Gambia mengajukan gugatan dengan dukungan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang beranggotakan 57 negara. Gugatan tersebut menuding Myanmar melanggar Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida.
Berikut perjalanan kasus genosida Rohingya di ICJ hingga berujung pada putusan bersalah terhadap Myanmar.
1. Operasi Militer Myanmar Picu Eksodus Rohingya pada 2017
Pangkal perkara ini adalah operasi militer Myanmar di Negara Bagian Rakhine pada 2017. Operasi tersebut memicu kekerasan besar-besaran terhadap warga Rohingya yang merupakan kelompok minoritas Muslim di negara tersebut.
Dalam putusannya, ICJ menyatakan pasukan keamanan Myanmar membunuh ribuan warga sipil Rohingya, melakukan kekerasan seksual secara luas, serta melancarkan tindakan kekerasan ekstrem terhadap anak-anak.
Pasukan Myanmar juga menyerang warga Rohingya yang berusaha menyelamatkan diri dengan melarikan diri secara massal ke Bangladesh.
Akibat operasi tersebut, lebih dari 700.000 warga Rohingya terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka dan mencari perlindungan di Bangladesh.
2. Gambia Gugat Myanmar ke ICJ pada November 2019
Dua tahun setelah operasi militer tersebut, Gambia membawa Myanmar ke Mahkamah Internasional pada November 2019.
Gambia mengajukan gugatan dengan dukungan OKI dan menuduh pemerintah Myanmar melakukan pelanggaran terhadap Konvensi Genosida.
Langkah hukum tersebut bertujuan meminta pertanggungjawaban Myanmar atas kekerasan yang menimpa kelompok Rohingya.
Gugatan Gambia menjadi awal proses hukum internasional yang berlangsung selama bertahun-tahun untuk mengungkap tanggung jawab Myanmar atas dugaan genosida.
3. ICJ Perintahkan Myanmar Cegah Genosida pada Januari 2020
Pada Januari 2020, ICJ mengeluarkan perintah sementara yang mewajibkan Myanmar mengambil langkah-langkah untuk mencegah terjadinya genosida terhadap Rohingya.
Myanmar juga diperintahkan menjaga dan mengamankan bukti-bukti terkait dugaan kejahatan tersebut agar tidak dihancurkan atau dihilangkan selama proses hukum berlangsung.
Perintah ini menjadi salah satu tahapan penting dalam perkara tersebut sebelum pengadilan memutus pokok gugatan Gambia.
Namun, dalam putusan 19 November 2026, ICJ justru menemukan Myanmar melanggar perintah pengamanan bukti tersebut.
Pengadilan mengungkap pembangunan pangkalan pemerintah di bekas lokasi desa Rohingya pada 2021 serta penghancuran sisa-sisa bangunan dari sedikitnya lima desa pada Mei 2020.
4. Myanmar Gagal Menghentikan Proses Hukum pada Juli 2022
Myanmar sempat mengajukan keberatan awal terhadap gugatan Gambia. Pemerintah negara tersebut berupaya mempersoalkan proses hukum yang berlangsung di ICJ.
Namun, pada Juli 2022, pengadilan menolak keberatan awal Myanmar. Dengan keputusan tersebut, perkara genosida Rohingya tetap berlanjut hingga pemeriksaan pokok perkara.
Penolakan keberatan itu membuat proses hukum internasional terhadap Myanmar terus berjalan.
5. ICJ Nyatakan Myanmar Terbukti Melakukan Genosida pada 19 November 2026
Setelah melalui proses persidangan bertahun-tahun, ICJ akhirnya membacakan putusan pada Kamis (19/11/2026).
Presiden ICJ Yuji Iwasawa menyatakan Myanmar telah melanggar kewajibannya berdasarkan Konvensi Genosida.
"Myanmar telah melakukan genosida terhadap kelompok Rohingya di Negara Bagian Rakhine utara," kata Iwasawa, seperti dikutip dari Anadolu.
Putusan tersebut disahkan melalui pemungutan suara dengan hasil 9 hakim mendukung dan 6 menolak.
Para hakim menilai kekerasan yang dilakukan pasukan Myanmar bukan sekadar operasi militer untuk memberantas kelompok pemberontak. Skala kehancuran dan pola kekerasan menunjukkan adanya niat untuk memusnahkan sebagian besar populasi Rohingya di Myanmar.
Mahkamah menegaskan jumlah korban jiwa dan kerusakan yang terjadi jauh melampaui apa yang dapat dibenarkan oleh kebutuhan militer.
ICJ juga menyatakan Myanmar melanggar kewajiban untuk mencegah genosida yang dilakukan warga sipil bersama pasukan keamanan. Pemerintah Myanmar dinilai gagal mengambil langkah untuk menghalangi keterlibatan warga sipil dalam serangan terhadap Rohingya.
Editor: Anton Suhartono