Pertemuan Menlu ASEAN dan China, Retno: Kesenjangan Vaksin Perlama Pandemi

JAKARTA, iNews.id - Sebanyak 75 persen vaksin Covid-19 dinikmati oleh 10 negara. Hanya 0,4 persen yang dinikmati oleh negara berpendapatan rendah.

Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi dalam Pertemuan Khusus Menlu Negara ASEAN dengan Menlu China, Selasa (8/6/2021). Pertemuan tersebut digelar secara fisik dan merupakan yang pertama sejak Februari 2021. 

Baca Juga

Tak Miliki Sistem Pertahanan Canggih, Inggris Target Empuk Rudal Hipersonik Rusia

"Terkait Covid-19, saya tekankan kembali, pandemi masih jauh dari selesai. Kesenjangan vaksin global berisiko memperlama pandemi, termasuk di Asia Tenggara," katanya. 

Dia menambahkan, sejauh ini, ASEAN baru memvaksinasi 7,8 persen populasinya. China memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan kerjasama vaksin.

Baca Juga

ASEAN Serukan Embargo Senjata untuk Myanmar Dicabut, Ini Alasannya

Sementara itu, dengan telah diterimanya persetujuan EUL WHO bagi Sinopharm dan Sinovac, maka diharapkan China dapat melakukan kerjasama dosis sharing termasuk melalui Covax Facility.

"Ke depannya, kita berharap peningkatan kerja sama dengan China," katanya. 

Kerjasama yang dimaksud Menteri Retno, di antara dukungan terhadap ASEAN COVID-19 Response Fund, berbagi lebih banyak dosis atau dosis sharing melalui
COVAX Facility

"Kenapa ini penting sekali, adalah dalam rangka memenuhi equal access for vaccines to all countries," katanya. 

Sekanjutnya, kerja sama juga diperlukan untuk meningkatkan kapasitas produksi dengan cara memproduksi di negara-negara lain.

Di luar isu vaksin, kemitraan ASEAN-China dalam membangun ketahanan kesehatan kawasan juga sangat penting. Ini untuk mengantisipasi pandemi di masa mendatang.

Hal ini dapat dicapai melalui penguatan sistem deteksi dini, investasi dalam industri kesehatan, termasuk sektor farmasi, penelitian dan pengembangan; serta pembentukan pusat produksi vaksin regional.

"Di tingkat global, kita harus bekerja sama untuk memajukan kepentingan negara-negara berkembang pada perjanjian internasional tentang kesiapsiagaan pandemi," katanya.

Editor: Umaya Khusniah