Perusahaan Asing Tak Punya Kantor Pusat di Arab Saudi Tak Bisa Lagi Ikut Proyek Pemerintah

RIYADH, iNews.id – Pemerintah Arab Saudi tidak akan mau lagi bekerja sama dengan perusahaan asing yang tidak memiliki kantor pusat regional di negara itu, terhitung mulai dari 2024. Namun, perusahaan-perusahaan itu masih diizinkan meneken kontrak dengan pihak swasta di sana.

“Arab Saudi bermaksud untuk menghentikan kontrak dengan perusahaan dan lembaga komersial yang kantor pusat regionalnya tidak berlokasi di kerajaan ini. Penghentian akan mencakup (kerja sama dengan) badan-badan, lembaga-lembaga, dan dana yang dimiliki oleh pemerintah. Aturan ini akan berlaku mulai 1 Januari 2024,” ungkap kantor berita SPA, mengutip sumber resmi, Senin (15/2/2021).

2 Pria AS Ingin Rebut Pulau Karibia dan Jadikan Penduduk Wanitanya sebagai Budak Seks

Menurut SPA, langkah pemerintah tersebut bertujuan untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi penduduk Saudi, di samping membatasi kebocoran ekonomi negara. Kebijakan itu juga untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran, serta menjamin bahwa barang dan jasa utama yang dibeli oleh berbagai badan pemerintah memang diproduksi di dalam negeri.

“Keputusan ini akan memberikan manfaat dalam bentuk penciptaan ribuan lapangan kerja bagi warga negara, transfer keahlian, dan membumikan ilmu pengetahuan di kalangan penduduk lokal. Keputusan ini juga akan berkontribusi untuk mengembangkan konten-konten lokal dan menarik lebih banyak investasi ke Kerajaan (Saudi),” ujar Menteri Investasi Arab Saudi, Khalid al-Falih, lewat cuitannya di Twitter.

Pangeran Arab Saudi MBS Umumkan 4 RUU Baru untuk Tingkatkan Pelayanan Hukum

Menteri Keuangan Muhammad al-Jadaan mengatakan, perusahaan yang tidak bersedia memindahkan kantor pusat mereka ke Saudi masih dibebaskan untuk bekerja dengan sektor swasta.

AS Setop Dukung Koalisi Arab Saudi, Joe Biden: Perang di Yaman Harus Diakhiri

“Jika sebuah perusahaan menolak untuk memindahkan markas mereka ke Arab Saudi, itu benar-benar hak mereka dan mereka akan terus memiliki kebebasan untuk bekerja dengan sektor swasta di Arab Saudi. Tapi selama itu terkait dengan kontrak pemerintah, mereka harus punya markas regional di sini,” kata al-Jadaan kepada Reuters, melalui telepon.

Dia menuturkan, beberapa sektor akan dibebaskan dari keputusan tersebut. Regulasi yang menjabarkan kebijakan itu secara perinci akan diterbitkan sebelum akhir 2021.

“Arab Saudi memiliki ekonomi dan populasi terbesar di kawasan (Jazirah Arab) ini. Sementara pangsa kantor pusat regional kita tidak seberapa, saat ini kurang dari 5 persen,” ucap Jadaan.

Editor: Ahmad Islamy Jamil