PM Boris Johnson Tawarkan Presiden Ukraina Zelensky Tempat Berlindung di Inggris

LONDON, iNews.id – Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson, menawarkan perlindungan kepada Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky beserta keluarganya. Tawaran itu disampaikan Boris di saat Rusia melancarkan operasi militer khusus di Ukraina.

Kepada Sunday Times, Johnson mengatakan, Zelensky sering mengobrol dengannya. Menurut kepala pemerintahan Inggris itu, Zelensky adalah pria yang menawan dan mampu menginspirasi orang-orang.

Baca Juga

Trump Luncurkan Serangan Skala Besar di Suriah, Targetkan ISIS

Johnson mengungkapkan, kemungkinan Zelensky dan keluarganya mendapatkan perlindungan di Inggris pun telah dibahas. “(Tetapi) Volodymyr selalu tegas, tugasnya adalah untuk rakyat Ukraina; dia akan tetap tinggal di sana, dia akan menjaga mereka. Saya harus mengatakan bahwa saya mengaguminya,” kata Johnson.

Rusia melancarkan operasi militer khusus di Ukraina sejak 24 Februari lalu, setelah Republik Rakyat Donetsk (DPR) dan Republik Rakyat Luhansk (LPR) meminta bantuan Moskow untuk mempertahankan diri melawan pasukan Kiev.  DPR dan LPR adalah dua wilayah yang memisahkan diri dari Ukraina.

Baca Juga

Serikat Pekerja Italia Tolak Pengiriman Senjata ke Ukraina, Teriakkan Slogan Anti-NATO

Rusia mengatakan, tujuan dari operasi khusus di Ukraina adalah untuk demiliterisasi dan “denazifikasi” negara tentangganya itu. Hanya infrastruktur militer yang menjadi sasaran serangan tentaranya.

Baca Juga

Kemhan: Ada 2,7 Juta Warga Ukraina yang Ingin Mengungsi ke Rusia

Moskow pun telah berulang kali menekankan bahwa mereka tidak memiliki rencana untuk menduduki Ukraina. Menurut Presiden Rusia Vladimir Putin, tujuannya adalah untuk melindungi rakyat Donbas. “(Rakyat Donbas) telah mengalami pelecehan, genosida, oleh rezim Kiev selama delapan tahun,” ungkap Putin dalam pidatonya pada Februari lalu.

Menanggapi operasi Rusia tersebut, negara-negara Barat meluncurkan kampanye sanksi komprehensif terhadap Moskow. Sanksi tersebut antara lain mencakup penutupan wilayah udara dan tindakan pembatasan yang menargetkan banyak pejabat dan entitas, media, dan lembaga keuangan Rusia.

Editor: Ahmad Islamy Jamil