PM Inggris Liz Truss Didesak Mundur padahal Baru Menjabat Bulan Lalu

LONDON, iNews.id - Perdana Menteri (PM) Inggris Liz Truss didesak mundur oleh tiga anggota parlemen partai berkuasa, Konservatif. Truss dianggap tak mampu membawa Inggris keluar dari krisis ekonomi.

Crispin Blunt merupakan anggota parlemen pertama yang menyerukan Truss mundur, yakni pada Minggu (16/10/2022) malam. Blunt menilai, Truss tak bisa menyelesaikan krisis yang menjerat Inggris saat ini.

10 Gedung Tertinggi di Dunia pada 2025, Mayoritas Berada di China

Rekan Blunt, Andrew Bridgen, menjadi orang kedua yang meminta Truss mundur. Dia menegaskan negara dan rakyat Inggris serta Partai Konservatif layak mendapat sosok yang lebih baik.

Disusul kemudian Jamie Wallis yang menyuarakan desakan serupa masih pada Minggu malam. Sosok transgender itu menilai Truss telah merusak kredibilitas ekonomi Inggris dan memecah belah partai. Walis sebelumnya menyampaikan kekecewaan kepada partai karena menggunakan isu transgender untuk mendongkrak popularitas. Wallis bahkan mengancam akan keluar dari partai jika Truss, yang juga pemimpin Konservatif, tidak lengser.

Para Dubes Arab Desak PM Liz Truss Batalkan Rencana Pemindahan Kedutaan Inggris ke Yerusalem

Sebulan setelah menjadi nakhoda pemerintahan Inggris, Truss dihadapkan kenyataan untuk melayani sentimen publik terhadap partai.

Liz Truss Jadi PM Baru Inggris, Putin: Proses Pemilihannya Jauh dari Demokratis!

Jajak pendapat MRP mengungkap, Konservatif bisa kehilangan 219 kursi di parlemen sebelum Truss membatalkan kebijakan tidak populer terkait dengan anggaran.

Surat kabar The Guardian melaporkan, sejauh ini sudah terkumpul 100 dukungan dari parlemen untuk melengserkan Truss. Seperti diketahui, pendahulu Truss, Boris Johnson, mengundurkan diri setelah rekan-rekan separtai tak menghendakinya lagi memimpin terkait skandal pesta saat pambatasan Covid-19.

Aturan di Inggris membuat Truss bisa menjabat setidaknya setahun setelah dilantik, namun Ketua Komite 1922 Geoffrey Clifton-Brown mengatakan aturan itu bisa diubah jika sebagian besar anggota partai tak menghendaki sang pemimpin lagi.

Selama menjabat, Truss terpaksa mengubah total agenda fiskalnya, salah satunya reformasi pasar bebas yang dampaknya pemangkasan besar-besaran terhadap layanan publik.

Editor: Anton Suhartono