PM Modi: Status Otonomi Kashmir Hanya Picu Terorisme, Separatisme dan Korupsi

NEW DELHI, iNews.id - Status otonomi Kashmir yang berpenduduk mayoritas Muslim di India dicabut untuk membebaskannya dari terorisme dan separatisme yang didorong oleh Pakistan. Hal itu disampaikan Perdana Menteri India Narendra Modi, Kamis (8/8/2019).

Untuk pertama kalinya setelah pelucutan status Kashmir -yang kini berada di bawah pengawasan militer- Modi akhirnya buka suara soal alasan di balik keputusan kontroversial itu. Dia menyoroti keamanan sebagai alasan utama mencabut status otonomi Kashmir.

Militer Israel Akui Tembaki Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon

"Teman-teman, saya memiliki keyakinan penuh bahwa kita akan dapat membebaskan Jammu dan Kashmir dari terorisme dan separatisme di bawah sistem (baru) ini," kata Modi, seperti dilaporkan AFP, Jumat (9/8/2019).

"Saya memiliki keyakinan penuh bahwa rakyat Jammu dan Kashmir, setelah mengalahkan separatisme, akan bergerak maju dengan harapan dan aspirasi baru."

"Pakistan menggunakan status khusus Kashmir sebagai senjata melawan negara untuk mengobarkan gairah ke beberapa orang terhadap India," sebut Modi.

Kashmir dibagi dua menjadi wilayah Pakistan dan India sejak kemerdekaan dari Inggris pada 1947. Klaim kuasa penuh atas Kashmir menyebabkan kedua negara bersenjata nuklir itu terlibat dua kali perang.

Pemberontakan bersenjata melawan pemerintahan India berkecamuk di lembah itu sejak 1989, yang menewaskan lebih dari 70.000 jiwa, sebagian besar warga sipil.

Pemerintahan nasionalis Hindu pimpinan Modi dengan sigap mengakhiri status konstitusi Kashmir, yang sudah berlaku selama tujuh dekade. Parlemen juga mengeluarkan undang-undang yang membagi negara menjadi dua wilayah.

"Status khusus itu tidak memberikan apa pun selain terorisme, separatisme, nepotisme, dan korupsi besar," tandasnya.

Modi mengatakan dia berharap politisi oposisi dan warga Kashmir menghargai keputusan itu dan tetap menjaga wilayah tersebut.

"Kami sedang bekerja untuk menjawab poin mereka tetapi saya meminta mereka untuk bertindak untuk menjaga kepentingan India dan membantu Jammu dan Kashmir dan Ladakh," katanya.

"Saya ingin meyakinkan rekan-rekan Jammu dan Kashmir, bahwa secara perlahan keadaan akan menjadi normal dan masalah mereka akan berkurang."

Menjelang pengumuman pencabutan status, puluhan ribu tentara India dikerahkan untuk mensterilkan Kashmir, yang masih berlaku hingga hari ini. Koneksi internet dan telepon di Kashmir juga diputus sebagai bagian, dan ratusan orang dilaporkan ditahan.

Editor: Nathania Riris Michico