PM Shtayyeh: Hamas Bagian Integral dari Mozaik Politik Palestina

DOHA, iNews.id - Pemerintah Otoritas Palestina (PA) yang berkuasa di Tepi Barat menegaskan Jalur Gaza masih menjadi bagian dari Palestina yang bisa dikelola secara bersama-sama oleh faksi-faksi politik. Ini seolah menepis anggapan bahwa PA akan secara sepihak mengambil alih kekuasaan wilayah tersebut dari Hamas setelah perang dengan Israel berakhir.

Seperti dilaporkan, Pemerintah Amerika Serikat (AS) diam-diam berbicara dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas membahas pemegang kendali di Gaza. AS ingin PA memerintah di wilayah yang dikuasai Hamas itu pasca-pemilu 1990-an.

Baca Juga

Pesawat Pengebom Nuklir Muncul di Atas Laut Norwegia, Langsung Didekati Jet Tempur Asing

Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh mengatakan, PA tidak akan pernah meninggalkan Gaza.

“Kami bukan Palang Merah. Ini adalah rakyat kami, ini adalah tanah kami,” katanya, di sela Forum Doha, Minggu (10/12/2023), dikutip dari Al Jazeera.

Baca Juga

AS Ragu Otoritas Palestina Mampu Memerintah di Gaza, tapi Juga Tak Mau Hamas Berkuasa

Dia menambahkan, sejak 17 tahun terakhir bahkan sebelum itu yakni selama 30 tahun, PA selalu memberikan bantuan ke Gaza. 

"Kami yang mengurus air, listrik, sampah, pendidikan, dan kesehatan," ujarnya.

Baca Juga

Serangan Brutal Israel ke Gaza Bunuh Fisikawan Palestina, Salah Satu Ilmuwan Terbaik Dunia

Shtayyeh menekankan PA menginguinkan Palestina yang bersatu, tidak terpecah-pecah.

“Kami menginginkan situasi di mana warga Palestina bersatu. Hamas adalah bagian integral dari mozaik politik Palestina. Saya kira sudah saatnya Hamas menghubungi presiden Palestina dan mengatakan kita semua bersatu mendukung Anda, Anda adalah otoritas sah rakyat Palestina, dan kami siap untuk terlibat,” katanya.

Israel memblokade Gaza sejak 2007 atau setelah Hamas memegang kendali wilayah berpenduduk sekitar 2,3 juta jiwa tersebut. Setahun sebelumnya Hamas memenangkan pemilu parlemen yang seharusnya juga berhak atas wilayah Tepi Barat. Hamas memperoleh 44,45 persen suara dan 74 kursi, sedangkan Fatah, kelompok paling dominan di Pemerintahan Otoritas Palestina, memperoleh 41,43 persen suara dan 45 kursi.

Editor: Anton Suhartono