PM Thailand Prayut Chan O Cha Diminta Mundur demi Kepentingan Negara

BANGKOK, iNews.id - Perdana Menteri Thailand Prayut Chan O Cha diminta mengundurkan diri oleh partai oposisi terbesar, Pheu Thai, demi kepentingan negara.

Pernyataan itu disampaikan saat parlemen menggelar sidang khusus yang diminta Prayut untuk membahas demonstrasi yang sudah berlangsung beberapa bulan.

Baca Juga

Bagaimana Prediksi Nasib 12 Shio di Tahun Kuda Api? Naga dan Tikus Patut Waspada

Demonstrasi yang dipimpin mahasiswa itu awalnya menuntut pengunduran diri Prayut, namun meluas ke reformasi monarki, yakni amandemen undang-undang untuk mengekang kekuasaan Raja Maha Vajiralongkorn.

"Perdana Menteri merupakan penghalang dan beban utama bagi negara. Mohon untuk mundur dan semuanya akan berakhir dengan baik," kata ketua Partai Pheu Thai, Sompong Amornvivat, dikutip dari Reuters, Senin (26/10/2020).

Baca Juga

Dukung Demo Prodemokrasi, Hostel di Thailand Beri Layanan Nginap Gratis bagi Demonstran

Prayut meminta sidang khusus parlemen setelah pemberlakuan keadaan darurat pada 15 Oktober untuk mengakhiri demonstrasi gagal. Massa tak mengindahkan aturan selama keadaan darurat bahkan massa yang turun ke jalan mencapai puluhan ribu.

"Saya yakin, hari ini, terlepas dari perbedaan pandangan politik, semua orang masih mencintai negara ini," kata Prayut, dalam pidato pembukaannya.

Baca Juga

PM Thailand Prayut Cabut Status Darurat Setelah Gagal Redam Demonstrasi

Meski demikian para pemimpin demonstran maupun pendukung pemerintah skeptis sidang parlemen akan menyelesaikan krisis.

Baca Juga

Militer Thailand Tepis Rumor Kudeta Setelah Kendaraan Infanteri Terlihat di Bangkok

Prayut merebut kekuasaan Thailand pada 2014 setelah menggulingkan perdana menteri dari Pheu Thai, Yingluck Shinawatra, yang juga adik perempuan mantan PM kontroversial Thaksin Shinawatra.

Namun para aktivis menentang terpilihnya Prayut dalam pemilu tahun lalu karena dianggap banyak kecurangan. Para demonstran menuduh Prayut merekayasa pemilu tahun lalu untuk mengamankan cengkeraman militer di pemerintahan.

Meski demikian Prayut membantah tuduhan itu dan menganggap pemilu berlangsung adil.

Editor: Anton Suhartono