Presiden Abbas: Jalur Gaza Harus Kembali di Bawah Kendali Pemerintah Palestina, Bukan Israel
MOSKOW, iNews.id - Presiden Palestina Mahmoud Abbas menilai Jalur Gaza harus kembali berada di bawah kendali pemerintahan Palestina yang sah. Dia pun menegaskan penolakannya atas rencana Israel untuk menguasai sementara daerah kantong tersebut.
"Gaza harus diperintah di bawah naungan Otoritas Palestina dan pemerintah Palestina yang sah. Kami sangat menentang rencana Israel yang menyediakan beberapa solusi sementara," kata Abbas kepada Sputnik, Selasa (6/8/2024).
Menurut dia, Otoritas Palestina menyatakan kesiapannya untuk bergabung dalam negosiasi gencatan senjata di Jalur Gaza. "Ini dapat dicapai dengan mencari solusi politik, dan bukan dengan kekerasan, seperti yang terjadi dalam kerangka negosiasi saat ini," ucapnya.
Dia menuturkan, Otoritas Palestina pada saat yang sama mendukung segala upaya untuk menghentikan serangan, mengirimkan bantuan kemanusiaan, dan memulangkan para pengungsi ke rumah mereka masing-masing. Dia juga menginginkan Israel menarik sepenuhnya pasukan zionis dari Jalur Gaza.
"Dan Otoritas Palestina menjalankan fungsi (pemerintahan) mereka di daerah kantong itu, seperti halnya di Tepi Barat," kata Abbas.
Pada Pemilu Palestina 2006, Hamas yang dipimpin almarhum Ismail Haniyeh berhasil keluar sebagai pemenang. Sementara Fatah yang diketuai Abbas menelan kekalahan setelah berkuasa selama lebih dari satu dekade di negara itu.
Haniyeh sempat menjabat perdana menteri Palestina untuk waktu yang singkat. Namun sayang, kebuntuan serta konflik antara Hamas dan Fatah pada akhirnya menyebabkan pembubaran pemerintah persatuan Palestina itu pada 2007. Sebagai buntut dari perpecahan itu, Hamas muncul sebagai penguasa tunggal Jalur Gaza.
Haniyeh diberhentikan sebagai perdana menteri oleh Presiden Abbas. Kendati demikian, secara de facto dia tetap menjadi pemimpin gerakan politik rakyat Palestina di Jalur Gaza. Sementara Fatah menjalankan pemerintahannya di Tepi Barat.
Editor: Ahmad Islamy Jamil