Presiden Filipina Duterte Sebut Mayat-Mayat Gembong Narkoba Dibuang ke Laut dan Jurang

MANILA, iNews.id - Presiden Filipina Rodrigo Duterte menegaskan banyak mayat gembong narkoba yang dibuang ke jurang dan laut. Pernyataan itu disampaikan pada Kamis (28/11/2019) malam untuk merespons kritikan oleh media bahwa pemerintahannya hanya mengincar pelaku kejahatan narkoba kelas teri yakni masyarakat miskin.

Duterte menjadi perhatian internasional terkait kebijakan perang terhadap pelaku kejahatan narkoba yang telah menewaskan ribuan orang, terhitung sejak dia menjadi presiden pada 2016. Dia dikecam dan dianggap melanggar HAM karena para terduga kejahatan narkoba dieksekusi tidak melalui proses pengadilan.

Baca Juga

Sahabat Miliarder Elon Musk Mengambil Alih NASA, Janjikan Ini

Menurut pria 76 tahun itu, mayat-mayat gembong narkoba dibuang di Teluk Manila, pelabuhan utama negara itu serta Laguna De Bay, danau terbesar di Filipina.

Tak hanya itu, bebera penjahat narkoba kelas kakap dilempar ke jurang di Provinsi Mountain.

"Penulis idiot ini mengatakan kami belum membunuh raja narkoba. Anda tidak tahu. Anda tidak tahu berapa banyak mayat yang saya lempar ke Teluk Manila," katanya, dikutip dari DPA, Jumat (29/11/2019).

Menurut Duterte, tak mungkin baginya untuk mengumumkan ke khalayak bahwa polisi telah membunuh para gembong narkoba dan membuang mereka.

"Anda setan, apakah Anda juga ingin kami lempar? Apakah kami mengumumkan bahwa gembong narkoba ini dilempar ke Laguna De Bay atau yang lain yang saya buang di jurang Provinsi Montain? Apakah saya harus mengumumkannya? Anda semua gila," katanya, geram.

Komentar ini disampaikannya setelah memecat Wakil Presiden Leni Robredo sebagai pemimpin kampanye melawan kejahatan narkoba. Robredo bahkan hanya mengisi posisi itu selama 18 hari.

Berbeda dengan Duterte, Robredo lebih memilih cara lebih halus. Dia bertekad untuk menghentikan pembunuhan dan mengedepankan rehabilitasi.

Menurut data kepolisian Filipina, sebanyak 5.779 tersangka narkoba terbunuh dalam operasi sejak 1 Juli 2016 hingga 31 Agustus 2019. Namun kelompok-kelompok hak asasi manusia menyebut korban tewas lebih dari 12.000 orang.

Editor: Anton Suhartono