Putri Mahathir Mohamad Dimintai Keterangan Polisi karena Berunjuk Rasa Tanpa Izin

KUALA LUMPUR, iNews.id - Putri mantan perdana menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, Marina, dimintai keterangan oleh polisi, Rabu (4/3/2020), terkait aksi unjuk rasa setelah sang ayah tak lagi menjabat.

Marina tak sendiri dimintai keterangan polisi, melainkan bersama 18 aktivis lainnya.

Baca Juga

3 Alasan Erdogan Masih Menghormati Legasi Mustafa Kemal Ataturk

Sejak Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah menunjuk Muhyiddin Yassin sebagai PM baru, beberapa kelompok, termasuk pendukung koalisi Pakatan Harapan, menggelar unjuk rasa, untuk mengkritik perkembangan politik yang terjadi.

Pakatan Harapan yang mengusung kembali Mahathir sebagai PM merasa lebih berhak atas jabatan itu karena mengumpulkan dukungan terbanyak di parlemen, yakni 114 dari total 222. Namun Raja memilih Muhyiddin dengan alasan dialah yang mendapat dukungan mayoritas.

Baca Juga

Mahathir Sebut Dukungan Baginya Lebih Banyak dari Muhyiddin, Kirim Surat ke Raja

Muhyiddin didukung salah satunya oleh Organisasi Nasional Malaysia Bersatu (UMNO), partai yang pernah dipimpin mantan PM Najib Razak yang kini tersandung kasus megakorupsi 1MDB.

Di bawah hukum Malaysia, menggelar unjuk rasa tanpa mengajukan izin ke polisi terlebih dulu merupakan ilegal.

Baca Juga

Muhyiddin Yassin Dipilih sebagai PM Malaysia Bukan Mahathir, Ini Penjelasan Istana

Marina bersama para aktivis menggelar unjuk rasa damai pada Minggu (1/3/2020) di Kuala Lumpur.

"Ini mengingatkan kita pada lebih dari 2 tahun lalu, ketika begitu banyak dari kita harus menjalani ini. Pemerintah baru hanya baru berusia 2 hari dan semua ini terjadi," kata perempuan 62 tahun itu yang juga aktivis perempuan Malaysia.

Rezim pimpinan lama UMNO yang dikalahkan koalisi Pakatan Harapan dalam pemilu pada 2018 sering dituduh menggunakan cara keras untuk mengekang kebebasan berbicara dan hak untuk protes.

Sementara itu Mahathir sedianya akan mengajukan mosi tidak percaya kepada pemerintah dalam sidang parlemen Dewan Rakyat pada 9 Maret, namun Muhyiddin menunda sidang legislatif selama 2 bulan lebih atau sampai 18 Mei.

Editor: Anton Suhartono