Ratusan Ribu Warga Korsel Desak Presiden Moon Dilengserkan Terkait Virus Korona

SEOUL, iNews.id - Seruan agar Presiden Korea Selatan Moon Jae In dilengserkan atau dimakzulkan ramai disampaikan warga terkait penanganan wabah virus korona.

Lebih dari 400.000 warga Korsel hingga Rabu (27/2/2020) pagi meneken petisi online yang menyerukan pemakzulan Moon karena dianggap salah langkah dalam menangani wabah Covid-19.

Baca Juga

China dan Rusia Dukung Venezuela, Trump Peringatkan Maduro Tidak Bermain Keras

Petisi sudah dibuat sejak 4 Februari 2020. Pada Selasa (26/2/2020) sore, jumlah penandatangan sebanyak 200.000 dan terus melonjak dua kali lipat dalam sehari.

Pernyataan dalam petisi menyebutkan, virus korona menyebar cepat di Korsel karena pemerintah tidak segera melarang masuk pendatang dari China.

Baca Juga

Jumlah Penderita Virus Korona di Korsel Tembus 1.100 Orang, 11 Meninggal

"Melihat bagaimana Presiden Moon merespons wabah Covid-19, seperti melihat presiden China, bukan presiden Korea. Meskipun Korea kekurangan masker, Presiden Moon memberikan 3 juta masker ke China dan tidak melakukan tindakan apa pun untuk mengatasi lonjakan harga masker," bunyi pernyataan dalam petisi, seperti dilaporkan Korea Herald.

Pemohon juga menulis, pemerintah tak melarang warga China masuk serta terlambat melarang masuk warga asing lain yang sebelumnya mengunjungi Provinsi Hubei, Ibu Kota Wuhan.

Baca Juga

Wabah Virus Korona, Korsel Umumkan Status Siaga Tertinggi

Korsel baru melarang masuk seluruh warga China setelah negara-negara lain melakukannya.

“Lebih dari 5 juta warga China keluar dari Wuhan sebelum kota itu diisolasi. Hanya membatasi masuknya orang asing yang mengunjungi Provinsi Hubei sama saja dengan membuka pintu negara bagi semua warga China."

Disebutkan pula, hal terpenting yang dilakukan Presiden Korsel seharusnya melindungi seluruh rakyatnya.

"Jika memikirkan nasib semua warga, dia seharusnya melarang masuk pengunjung dari seluruh China."

Kantor kepresidenan diberi waktu untuk menjawab petisi ini dalam 1 bulan, terhitung sejak petisi dibuat yakni 4 Februari.

Editor: Anton Suhartono