Respons AS, Rusia Akan Gelar 4.000 Kali Latihan Tempur pada 2019
MOSKOW, iNews.id - Rusia merespons keputusan Amerika Serikat (AS) yang akan menarik diri dari perjanjian senjata nuklir Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) dengan tegas.
Pada 21 Oktober lalu, Presiden Donald Trump berencana untuk menarik diri dari kesepakatan yang diteken pada 1987 itu. Tapi sejauh ini AS belum memberikan keputusan.
Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu, saat berbicara di hadapan para pemimpin militer dan intelijen di Moskow, mengatakan, negara akan menggelar 4.000 latihan militer selama 2019.
Latihan militer itu akan digelar dalam skala berbeda-beda. Itu belum termasuk 8.500 kali latihan tempur yang juga digelar sepanjang 2019.
Menurut dia, puncak dari latihan militer tersebut akan digelar secara besar-besaran pada September 2019.
Trump akan membawa AS keluar dari perjanjian senjata nuklir dengan Rusia karena merasa dikhianati.
"Kami akan mengakhiri perjanjian itu dan kemudian kami akan mengembangkan senjata," kata Trump.
Keputusan itu tidak akan berubah kecuali Rusia dan China menyetujui kesepakatan baru.
Sementara itu Rusia berulang kali menegaskan akan terus mematuhi INF selama AS juga melakukannya.
Presiden Rusia Vladimir Putin mengancam akan langsung merespons apa pun tindakan AS soal penarikan diri dari kesepakatan INF.
Sementara itu Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo, saat menyampaikan pidato di forum NATO di Brussel, Selasa (4/12/2018), mengatakan, pemerintahnya memberikan ultimatum kepada Rusia untuk mematuhi perjanjian kontrol senjata nuklir dalam 60 hari.
Menurut dia, hanya Rusia yang bisa menyelamatkan nasib perjanjian INF ini, apakah bisa dilanjutkan atau berakhir.
Dia mengatakan, AS memiliki bukti bahwa Rusia menguji coba peluncuran rudal SSC-8 di pangkalan Kupustin Yar Soviet, dekat Volgograd atau sebelah tenggara Moskow.
"Dalam fakta-fakta yang terang ini, Amerika Serikat menyatakan Rusia melakukan pelanggaran perjanjian dan akan menangguhkan kewajiban kami, efektif dalam 60 hari, kecuali Rusia kembali ke kepatuhan penuh dan dapat diverifikasi," kata Pompeo.
Editor: Anton Suhartono