Ribuan Warga Myanmar di Jepang Demonstrasi, Desak Pemerintah Tolak Rezim Militer

TOKYO, iNews.id - Ribuan warga Myanmar berdemonstrasi di Jepang, Rabu (3/2/2021), mendesak pemerintah Negeri Matahari Terbit mengambil sikap lebih keras terhadap kudeta militer. 

Sekitar 3.000 demonstran di bawah Asosiasi Persatuan Warga Myanmar (UMCA) berkumpul di depan kantor Kementerian Luar Negeri Jepang membawa poster merah bergambarkan Suu Kyi. Barisan panjang pengunjuk rasa juga mendatangi gedung-gedung pemerintah lainnya di Tokyo.

Baca Juga

Anggota NATO Ini Minta Eropa Tidak Dipersenjatai Habis-habisan

“Bebaskan, bebaskan Aung San Suu Kyi, bebaskan, bebaskan Myanmar,” teriak para demonstran, dikutip dari Reuters, Rabu (3/2/2021).

Perwakilan demonstran menyerahkan pernyataan sikap kepada pejabat Kemlu Jepang, meminta pemerintah untuk menggunakan kekuatan politik, diplomatik, dan ekonomi, dalam memulihkan pemerintah sipil di Myanmar.

Baca Juga

Muslim Rohingya Tolak Dipulangkan ke Myanmar Pascakudeta Militer: Bagaimana Mungkin Kami Aman

Jepang dan Myanmar berhubungan dekat sejak lama. Jepang merupakan donatur utama bagi negara Asia Tenggara tersebut. Perusahaan terbesar Jepang juga sangat agresif dalam mengembangkan bisnis di Myanmar dalam beberapa tahun terakhir.

Dalam pernyataan UMCA menilai Jepang seharusnya tidak mengakui rezim militer yang baru dibentuk. 

Baca Juga

Jepang: Hati-Hati, Kudeta Militer Myanmar Bisa Perkuat Pengaruh China di Asia Tenggara

Mathida (50), demonstran yang bekerja di sebuah restoran di Tokyo, mengatakan, dia bergabung dalam unjuk rasa untuk mendorong pejabat Jepang berbuat lebih banyak guna memulihkan demokrasi di Myanmar.

“Kami ingin pemimpin dan ibu kami, Aung San Suu Kyi, dibebaskan,” katanya.

Sementara itu juru bicara pemerintah Jepang menolak berkomentar saat ditanya wartawan. Dia hanya mengulangi pernyataan sebelumnya bahwa Jepang akan tetap berhubungan dekat dan terus memantau situasi di Myanmar.

Seorang pejabat tinggi pertahanan mengatakan, Jepang perlu berhati-hati dalam pendekatan terhadap Myanmar. Pasalnya memutus hubungan dengan Myanmar bisa berisiko membuat negara itu mendekat ke China. 

Seperti diketahui, militer Myanmar mengambil alih kekuasaan pemerintahan sipil pada Senin (1/2/2021) dengan tuduhan kecurangan pemilu 8 November 2020. Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin Suu Kyi menang telak dalam pemilu.

Editor: Anton Suhartono