Rusia Lanjutkan Kerja Sama Militer dengan Iran Setelah Embargo Senjata PBB Dicabut

Anton Suhartono ยท Selasa, 22 September 2020 - 20:35:00 WIB
Rusia Lanjutkan Kerja Sama Militer dengan Iran Setelah Embargo Senjata PBB Dicabut
Sergei Ryabkov (Foto: AFP)

MOSKOW, iNews.id - Rusia akan melanjutkan bahkan mengembangkan kerja sama militer dengan Iran setelah embargo senjata PBB berakhir mulai Oktober.

Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov mengatakan, ada peluang baru untuk mengembangkan kerja sama militer dengan Iran.

"Peluang baru akan muncul dalam kerja sama kami dengan Iran setelah aturan khusus yang diberlakukan oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231 berakhir pada 18 Oktober," kata Ryabkov, kepada kantor berita Interfax, seperti dilaporkan kembali AFP, Selasa (22/9/2020).

Namun dia belum bisa memastikan skala dan bidang kerja sama yang akan dikembangkan.

Ryabkov menolak perjanjian tersebut akan melanggar hukum atau ilegal terkait klaim sepihak Amerika Serikat (AS) yang menyebut sanksi PBB telah berlaku kembali terhadap Iran termasuk embargo senjata.

Akhir pekan lalu AS mengeluarkan pernyataan sepihak bahwa sanksi terhadap Iran yang dicabut pada 2015 berlaku membali.

Menteri Luar Negeri Mike Pompeo sebelumnya juga mengatakan pemerintahannya akan mencegah Iran membeli tank dari China serta rudal sistem pertahanan udara Rusia setelah embargo senjata PBB kedaluwarsa.

Embargo senjata terhadap Iran berakhir bulan depan setelah pada Agustus lalu AS gagal mendapat dukungan dari Dewan Keamanan PBB untuk memperpanjangnya.

Presiden Donald Trump lalu mengumumkan 'snapback' terhadap hampir semua sanksi PBB terhadap Iran yang dicabut berdasarkan perjanjian nuklir 2015. Saat itu AS meneken kesepakatan di bawah kepemimpinan Presiden Barack Obama. Namun pada 2018 Trump menarik AS keluar dari kesepakatan yang juga diteken negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB plus Jerman.

Meski sudah menarik diri, Pompeo berpendapat bahwa AS masih menjadi 'partisipan' dalam kesepakatan tersebut sehingga masih punya hak untuk menjatuhkan sanksi. Namun argumen hukum snapback ditolak oleh hampir seluruh anggota Dewan Keamanan PBB, bahkan sekutu AS di Eropa.

Editor : Anton Suhartono

Follow Berita iNews di Google News

Bagikan Artikel:




Lokasi Tidak Terdeteksi

Aktifkan untuk mendapatkan berita di sekitar Anda