Rusia: Ukraina Ingin Tarik Warganya dari Yurisdiksi ICC, tapi Malah Mau Adili Warga Asing

MOSKOW, iNews.id - Rusia menyindir Ukraina karena ingin menarik warga negaranya sendiri dari yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Namun pada saat yang sama, Kiev tetap melakukan tuntutan pidana terhadap warga negara asing.

Pada 24 Agustus lalu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menandatangani rancangan undang-undang untuk meratifikasi Statuta Roma, perjanjian pendirian ICC. Namun Kiev tidak akan mengakui yurisdiksi ICC atas warga negara Ukraina selama tujuh tahun setelah RUU tersebut disahkan.

Siapa Naveed dan Sajid Akram? Ayah dan Anak yang Jadi Pelaku Penembakan Festival Yahudi di Australia

"Faktanya, mereka (Ukraina) ingin menarik warga negara mereka dari yurisdiksi pengadilan (ICC) ini, yang sangat loyal kepada mereka, tetapi pada saat yang sama tetap memiliki hak untuk melakukan penuntutan pidana di Den Haag terhadap warga negara lain atas tuduhan yang dibuat oleh Kiev sendiri," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, Selasa (3/9/2024).

Menurut dia, sikap Ukraina yang hendak meratifikasi Statuta Roma dengan syarat-syarat tertentu itu justru menunjukkan sikap mereka yang enggan untuk mematuhi hukum humaniter internasional.

Rusia: Donald Trump Tak Punya Tongkat Ajaib Selesaikan Masalah Ukraina dalam Semalam

"Langkah seperti itu tidak dapat dianggap selain sebagai pamrih yang tidak ditutup-tutupi untuk memberikan wewenang penuh kepada militer mereka untuk melakukan kejahatan perang yang serius," ucap Zakharova.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Ukraina mengecam Mongolia karena gagal menangkap Presiden Rusia Vladimir Putin yang sedang berkunjung ke negara Asia Timur itu. Padahal, ICC telah memerintahkan penangkapan bos Kremlin itu sehubungan dengan tuduhan kejahatan perang di Ukraina.

Ukraina Desak Mongolia Tangkap Putin saat Berkunjung 3 September

Putin tiba di Mongolia pada Senin (2/9/2024) kemarin untuk mengadakan pembicaraan yang kemungkinan difokuskan pada jaringan pipa gas baru yang menghubungkan Rusia dan China. Surat perintah penangkapan yang dikeluarkan ICC terhadap Putin tahun lalu mewajibkan 124 negara anggotanya, termasuk Mongolia, untuk menangkap presiden Rusia itu dan memindahkannya ke Den Haag, Belanda, untuk diadili jika dia menginjakkan kaki di wilayah mereka.

Juru Bicara Kremlin, Dmitry Peskov, sebelumnya mengatakan bahwa Moskow tidak khawatir tentang tindakan apa pun terkait surat perintah ICC tersebut. Dia pun menyebut Rusia sudah berdialog dengan Mongolia dan membahas semua aspek kunjungan Putin ke negara itu sebelumnya.

Surat perintah ICC menuduh Putin mendeportasi ratusan anak secara ilegal dari Ukraina. Kremlin membantah tuduhan tersebut, dengan mengatakan bahwa tuduhan tersebut bermotif politik.

Editor: Ahmad Islamy Jamil