Sadis! Junta Militer Myanmar Disebut Gunakan Pandemi Covid untuk Habisi Lawan Politik

YANGON, iNews.id – Para aktivis menuduh militer Myanmar menggunakan pandemi Covid untuk mengonsolidasikan kekuasaan dan menghabisi lawan-lawan politik atau kelompok oposisi. Penguasa junta di negeri itu pun dikatakan pilih kasih dalam memberikan pelayanan atau perawatan kepada pasien virus corona.

Dalam sepekan terakhir, angka kematian per kapita akibat Covid di Myanmar melampaui Indonesia dan Malaysia. Hal itu menjadikannya sebagai yang terburuk di Asia Tenggara. Sistem perawatan kesehatan yang lumpuh di negara itu dengan cepat menjadi kewalahan dengan terus bertambahnya pasien Covid baru.

Baca Juga

Trump Main Klaim Iran Minta Gencatan Senjata, Teheran Langsung Menyangkal

Pasokan oksigen medis hampir habis. Sementara, pemerintah membatasi penjualan barang itu di banyak tempat, dengan dalih mencegah penimbunan. Akan tetapi, langkah semacam itu justru semakin menimbulkan kecurigaan bahwa stok oksigen sengaja diarahkan bagi para pendukung junta dan berbagai rumah sakit yang dikelola militer.

Pada saat yang sama, para pekerja medis di Myanmar juga menjadi sasaran penindasan setelah mereka memelopori gerakan protes sipil dan menyerukan para profesional dan pegawai negeri agar tidak bekerja sama dengan pemerintah junta militer.

Baca Juga

Junta Militer Myanmar Batalkan Hasil Pemilu yang Menangkan Partai Aung San Suu Kyi

“Mereka (junta) telah berhenti membagikan alat pelindung diri (APD) dan masker. Mereka tidak akan membiarkan warga sipil yang mereka curigai mendukung gerakan demokrasi dirawat di rumah sakit,” kata mantan pakar HAM Myanmar untuk PBB, Yanghee Lee, dikutip Associated Press, Jumat (30/7/2021).

“Mereka juga menangkapi para dokter yang mendukung gerakan protes sipil,” ungkapnya.

Baca Juga

China Pasok Vaksin Covid ke Sejumlah Kelompok Pemberontak Myanmar

Wakil Menteri Informasi Myanmar, Zaw Min Tun, enggan menanggapi pertanyaan wartawan tentang tuduhan yang dilontarkan aktivis HAM itu. 

Surat kabar Global New Light of Myanmar yang dikelola pemerintah, dalam beberapa artikelnya yang terbit pada minggu ini mempropagandakan upaya junta dalam mengatasi pandemi Covid. Di antara upaya tersebut termasuk dorongan pemerintah untuk melanjutkan vaksinasi dan meningkatkan pasokan oksigen bagi masyarakat Myanmar.

Baca Juga

Parah! Militer Myanmar Tangkapi Para Dokter yang Rawat Pasien Covid secara Sukarela

Pemimpin junta Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing mengatakan, pemerintahannya juga berupaya mencari dukungan dari ASEAN dan “negara-negara sahabat” untuk menanggulangi wabah virus corona.

Baca Juga

Rusia Bakal Pasok Perangkat Keras Militer termasuk Pesawat Tempur ke Myanmar, Dukung Kudeta?

“Upaya harus dilakukan untuk memastikan kesehatan yang lebih baik bagi negara dan masyarakat,” klaimnya seperti dikutip surat kabar pelat merah itu.

Pada Kamis (29/7/2021) kemarin, Myanmar melaporkan 342 kematian dan 5.234 kejadian infeksi Covid. Selama tujuh hari terakhir, rata-rata kematian per 1 juta orang di sana naik menjadi 6,29—lebih dari dua kali lipat dari rata-rata di India, yakni sebanyak 3,04 pada puncak krisisnya pada Mei lalu. 

Tak hanya itu, data Covid di Myanmar juga dianggap kurang belum menunjukkan jumlah yang sebenarnya, lantaran kurangnya pengujian dan pelaporan oleh pihak berwenang.

“Ada perbedaan besar antara jumlah kematian sebenarnya dari Covid-19 di Dewan Militer (junta) dan kenyataan,” kata seorang dokter dari rumah sakit umum di Mawlamyine (kota terbesar keempat di Myanmar), yang berbicara secara anonim kepada AP karena takut kepada junta.

“Ada banyak orang di masyarakat yang meninggal karena penyakit (Covid) ini, tapi mereka tak masuk dalam hitungan,” tuturnya.

Video yang menyebar di media sosial menunjukkan, sejumlah warga meninggal di rumah mereka karena kurangnya perawatan dan antrean panjang pasien menunggu pasokan oksigen. Namun, pemerintah junta menyangkal laporan yang menyebutkan bahwa tempat pemakamana umum di Yangon (kota terbesar Myanmar) telah kewalahan akibat meningkatnya jumlah kematian. 

Namun, pada Selasa (27/7/2021) lalu pemerintah kemudian mengumumkan bahwa mereka sedang membangun fasilitas pemakaman baru yang dapat mengkremasi hingga 3.000 mayat per hari.

“Dengan membiarkan (wabah) Covid-19 lepas kendali, junta militer mengecewakan rakyat Burma serta wilayah dan dunia yang lebih luas—karena dapat terancam oleh varian baru yang dipicu oleh penyebaran penyakit yang tidak terkendali di tempat-tempat seperti Myanmar ini,” kata Wakil Direktur Asia Human Rights Watch, Phil Robertson. 

“Masalahnya adalah junta lebih peduli untuk mempertahankan kekuasaan daripada menghentikan pandemi ini,” ucapnya.

Myanmar menjadi salah satu negara termiskin di kawasan Asia Tenggara. Negeri itu berada dalam posisi rentan sejak militer merebut kekuasaan pada Februari lalu.

Sebelum kudeta, Myanmar berhasil melewati lonjakan infeksi Covid tahun lalu. Pemerintahan Aung San Suu Kyi mengatasi pandemi dengan sangat membatasi perjalanan warga dan menutup Kota Yangon. 

Suu Kyi juga mengamankan pasokan vaksin corona dari India dan China. Sayangnya, pemerintahannya digulingkan kurang dari seminggu setelah program vaksinasi pertama diluncurkan.

Ketika gerakan protes sipil tumbuh berkembang di negara itu pascapenggulingan Suu Kyi, aktivitas di berbagai rumah sakit umum menjadi lumpuh atau ditutup lantaran dokter dan pegawai lainnya menolak untuk bekerja di bawah pemerintahan junta militer. 

Kini, beberapa petugas medis telah kembali bekerja ke rumah sakit umum. Akan tetapi, dokter di Mawlamyine yang diwawancarai oleh AP mengatakan, pilihan itu masih terlalu berbahaya. Apalagi, dia juga termasuk dokter yang mendukung gerakan protes sipil di negaranya.

“Saya bisa ditangkap oleh junta kapan saja jika saya kembali ke rumah sakit,” tuturnya.

Editor: Ahmad Islamy Jamil