Sanksi Bertubi-tubi kepada Rusia Ternyata Tak Mempan, Rubel Hampir Kembali ke Posisinya

WARSAWA, iNews.id - Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki menilai sanksi yang dijatuhkan negara-negara Barat terhadap Rusia belum mempan memukul perkonomian negara itu. Mata uang rubel berangsur pulih mengindikasikan sanksi yang dijatuhkan tidak mengenai sasarannya.

Amerika Serikat (AS) serta banyak negara lain, termasuk semua anggota Uni Eropa, memberlakukan pembatasan terhadap Rusia setelah menyerang Ukraina pada 24 Februari lalu.

Baca Juga

70 Persen Warga Zionis Sebut Israel Jadi Negara Bawahan AS

“Saya harus mengatakan ini dengan sangat jelas, sanksi yang kita jatuhkan sejauh ini tidak berhasil. Bukti terbaiknya adalah nilai tukar rubel,” kata Morawiecki, saat berbicara di pusat pengungsi Otwock, dekat Warsawa, Sabtu (2/4/2022), seperti dikutip dari RT.

Dia menjelaskan, nilai tukar rubel kembali ke level sebelum agresi Rusia ke Ukraina. 

Baca Juga

Rusia: Kemampuan Militer Ukraina Sudah Hampir Hancur

"Apa artinya? Ini berarti semua tindakan ekonomi, keuangan, anggaran, dan moneter tidak berjalan seperti diinginkan beberapa pemimpin. Ini perlu dikatakan dengan sangat tegas,” ujarnya.

Baca Juga

Aktor Hollywood Sean Penn Serukan Miliarder Dunia Beli Jet Tempur F-16 untuk Bantu Ukraina

Polandia berkali-kali mendesak agar negara Barat menjatuhkan sanksi lebih keras terhadap Rusia. Morawiecki dalam cuitan sebelumnya mengatakan, sanksi yang diberikan itu seharusnya dapat menghentikan ambisi Presiden Vladimir Putin. 

Saat negara-negara Barat mulai memberlakukan sanksi besar-besaran terhadap Rusia pada awal Maret, rubel jatuh ke posisi terendah dalam sejarah, yakni 132 per dolar dan 147 per euro. Namun, pada akhir Maret, rubel diperdagangkan pada kisaran masing-masing 85 per dolar dan 93 per euro, hampir sama dengan kurs sebelum Rusia melakukan invasi. 

Baca Juga

Rusia Kembali Hujani Ukraina dengan Rudal, Hancurkan Infrastruktur dan Kawasan Industri

Mata uang Rusia pulih setelah Bank Sentral mengambil sejumlah langkah serta keputusan pemerintahan Putin yang mengharuskan negara-negara 'tidak bersahabat' membayar gas menggunakan rubel.

Editor: Anton Suhartono