Sejarah! Pengadilan PBB Pertama Kali Putuskan Suatu Negara Lakukan Genosida, Bantai Muslim Rohingya
DEN HAAG, iNews.id - Sejarah baru tercipta di Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ). Untuk pertama kalinya, pengadilan tertinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara resmi menyatakan sebuah negara bertanggung jawab atas kejahatan genosida. Negara yang dinyatakan bersalah adalah Myanmar atas pembantaian Muslim Rohingya dalam operasi militer di Negara Bagian Rakhine pada 2017.
Putusan bersejarah tersebut dibacakan Presiden ICJ Yuji Iwasawa di Den Haag, Belanda, Kamis (19/11/2026). Dalam putusannya, mahkamah menyatakan Myanmar terbukti melakukan genosida terhadap kelompok Rohingya dan melanggar kewajibannya berdasarkan Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida.
"Myanmar telah melakukan genosida terhadap kelompok Rohingya di Negara Bagian Rakhine utara," kata Iwasawa, seperti dikutip dari Anadolu.
Putusan ini dijatuhkan melalui pemungutan suara dengan hasil 9 hakim mendukung dan 6 menolak. ICJ menilai tindakan pasukan keamanan Myanmar bukan sekadar operasi militer untuk memberantas kelompok pemberontak, melainkan kekerasan sistematis yang menunjukkan adanya niat memusnahkan sebagian besar populasi Rohingya.
Dalam putusannya, ICJ mengungkap pasukan keamanan Myanmar membunuh ribuan warga sipil Rohingya, melakukan kekerasan seksual secara luas, serta melancarkan tindakan kekerasan ekstrem terhadap anak-anak.
Bahkan, pasukan Myanmar menyerang warga Rohingya yang berusaha menyelamatkan diri dengan melarikan diri secara massal ke Bangladesh.
Para hakim menegaskan skala kehancuran dan pola kekerasan yang terjadi jauh melampaui kebutuhan militer. Karena itu, alasan pemerintah Myanmar yang menyebut operasi tersebut sebagai upaya pemberantasan pemberontakan tidak dapat membenarkan tindakan terhadap warga sipil.
"Mahkamah memandang jumlah korban jiwa dan kerusakan yang jauh melampaui apa yang dibenarkan oleh kebutuhan militer sebagai faktor yang bertentangan dengan kesimpulan bahwa niat Myanmar hanya melakukan operasi pemberantasan pemberontakan," ujar Iwasawa.
Myanmar Wajib Mengusut Pelaku dan Memberikan Kompensasi
Selain menyatakan Myanmar bertanggung jawab atas genosida, ICJ memerintahkan negara tersebut segera mengambil langkah efektif untuk menyelidiki pihak-pihak yang diduga terlibat dan menindak para pelaku.
Myanmar juga diwajibkan memfasilitasi pemulangan pengungsi Rohingya secara aman, sukarela, dan bermartabat.
Pemerintah Myanmar harus memulihkan atau mengganti harta benda milik warga Rohingya yang hilang maupun rusak. Negara itu juga diperintahkan menyediakan rehabilitasi fisik dan psikologis bagi para korban.
ICJ turut mewajibkan Myanmar memberikan kompensasi atas kerugian yang tidak dapat dipulihkan melalui penggantian atau pemulihan aset.
Selain itu, pemerintah Myanmar harus membantu menemukan warga Rohingya yang hilang, mengidentifikasi jenazah korban tewas, serta memastikan pemakaman kembali dilakukan secara bermartabat.
Pengadilan juga memerintahkan Myanmar membuat undang-undang untuk menerapkan Konvensi Genosida dan memberikan jaminan bahwa pelanggaran serupa tidak akan terulang.
Myanmar diberi waktu 2 tahun untuk melaporkan langkah-langkah pemulihan yang telah dilakukan. Sementara itu, besaran kompensasi bagi para korban akan ditentukan dalam proses persidangan berikutnya.
Editor: Anton Suhartono