Singapura Tolak Jatuhkan Sanksi untuk Myanmar terkait Kudeta Militer, Ini Alasannya

SINGAPURA, iNews.id - Singapura tak akan menerapkan sanksi untuk Myanmar terkait kudeta militer menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi pada 1 Februari lalu.

Menteri Luar Negeri Vivian Balakrishnan menjelaskan kepada parlemen, Selasa (16/2/2021), pemberlakuan sanksi hanya akan menambah penderitaan bagi warga Myanmar.

Baca Juga

Para Penjaga Malam Gunung di Tepi Barat Gotong Royong Mengamankan Desa dari Serangan Pemukim Israel

Dia tak mendukung pemberlakuan sanksi yang luas dan disamaratakan terhadap semua komponen sehingga akan berdampak lebih buruk terhadap kondisi warganya.

Singapura merupakan salah satu investor terbesar di Myanmar serta sama-sama anggota ASEAN.

Baca Juga

PBB Setujui Resolusi soal Kudeta Militer Myanmar, Desak Pembebasan Aung San Suu Kyi Segera

Tak lama setelah kudeta terjadi, Singapura menyampaikan keprihatinan yang besar atas situasi di Myanmar serta mendesak semua pihak menahan diri serta mengedepankan penyelesaian damai.

Baca Juga

Kerap Sebar Informasi Keliru sejak Kudeta, Akun Militer Myanmar Kena Pembatasan Facebook

"Singapura mengungkapkan keprihatinan yang besar tentang situasi terbaru di Myanmar. Kami memantau situasi dengan cermat dan berharap semua pihak yang terlibat menahan diri, melakukan dialog, dan mengupayakan hasil yang positif dan damai," kata Kemlu Singapura.

Pada 5 Februari lalu dalam pertemuan di Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin menyerukan pertemuan khusus untuk membahas situasi di Myanmar.

Mereka meminta menlu kedua negara untuk berbicara dengan dengan pemimpin ASEAN untuk mengatur pertemuan khusus membahas Myanmar. 

Editor: Anton Suhartono