Singgung Nuklir, Mantan Presiden Rusia Sebut Sanksi AS kepada Negaranya Mengancam Kehidupan Manusia

MOSKOW, iNews.id - Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev menegaskan upaya Amerika Serikat dan Barat menghukum negara pemilik nuklir, seperti Rusia, terkait perang di Ukraina, justru akan membahayakan kehidupan umat manusia. Rusia dan Amerika Serikat (AS) merupakan dua negara pemilik hulu ledak nuklir terbesar di dunia. 

Data Federasi Ilmuwan Amerika mengungkap, sekitar 90 persen hulu ledak di dunia dimiliki Rusia dan AS. Masing-masing memiliki sekitar 4.000 hulu ledak.

Baca Juga

Lavrov: Rusia Sedang Kerjakan Perintah Putin Tentang Uji Senjata Nuklir

“Ide untuk menghukum salah satu negara potensial nuklir terbesar adalah tidak masuk akal. Berpotensi menimbulkan ancaman bagi keberadaan umat manusia,” kata pria yang juga menjabat Ketua Dewan Keamanan Rusia itu, di Telegram, seperti dikutip dari Reuters, Kamis (7/7/2022).

Medvedev menyebut AS sebagai negara yang telah menumpahkan darah di seluruh dunia, merujuk pada pembunuhan penduduk asli Amerika, serangan bom atom di Jepang, serta sejumlah perang mulai dari Vietnam hingga Afghanistan.

Baca Juga

Ditanya Isu Barat Jegal Rusia di G20, Menlu Lavrov Tegaskan Percaya Kepemimpinan Indonesia

Upaya untuk menggunakan pengadilan internasional guna menyelidiki serangan Rusia di Ukraina, kata dia, akan sia-sia serta berisiko menimbulkan kehancuran global. 

Ukraina serta sekutu Baratnya menyebut pasukan Rusia melakukan kejahatan perang. Rusia disebut merampas tanah sehingga memicu konflik terbesar di Eropa sejak Perang Dunia II.

Baca Juga

Duh! Jerman Gagal Ganti Pasokan Gas Rusia lewat Jalur Laut

Pada Minggu lalu, Rusia merebut Provinsi Luhansk setelah menaklukkan kota terakhir di wilayah itu, Lysychansk. Luhansk merupakan salah satu provinsi yang menjadi target untuk dimerdekakan dari Ukraina. Satu provinsi lagi Donetsk kini menjadi target Rusia selanjutnya.

Beberapa hari sebelum mengumumkan operasi militer khusus di Ukraina, Presiden Vladimir Putin mengakui berdirinya Republik Rakyat Donetsk (DPR) dan Republik Rakyat Luhansk (LPR).

Baca Juga

Dituduh Dekat dengan Rusia, Mantan Menlu Austria Diancam Bunuh hingga Tinggalkan Negaranya

Editor: Anton Suhartono