Soal Rohingya, Pemerintah AS Pertimbangkan Beri Sanksi untuk Myanmar

WASHINGTON - Pemerintah Amerika Serikat (AS) mempertimbangkan memberi sanksi kepada Myanmar terkait kekerasan terhadap Muslim etnis Rohingya, termasuk mendorong pemberian sanksi Global Magnitsky atas kejahatan kemanusiaan.

"Kami menyampaikan keperhatianan yang mendalam terhadap apa yang terjadi di Negara Bagian Rakhine belakangan ini, kekerasan, trauma, yang dialami etnis Rohingya serta masyarakat lainnya," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) AS, seperti dikutip dari Reuters, Selasa (24/10/2017).

Baca Juga

Utusan Putin Prediksi Krisis Bahan Bakar di Uni Eropa dan Inggris dalam 2-3 Minggu

Kemlu pun menegaskan bahwa ada pihak yang harus bertanggung jawab atas tragedi kemanusiaan ini, baik itu entitas, pribadi, serta aktor yang tidak mengatasnamakan negara.

"Kami mempelajari mekanisme pertanggungjawaban yang bisa dilakukan di bawah hukum AS, termasuk sanksi Global Magnitsky," lanjut pernyataan tersebut.

Akibat kekerasan, baik itu pemerkosaan, penyiksaan, bahkan pembunuhan, yang dilakukan militer Myanmar terhadap Muslim Rohingya dalam beberapa bulan terakhir, ratusan ribu warga terpaksa keluar dari Myanmar.  Sebagian besar menuju Bangladesh.

Langkah-langkah yang akan diambil Pemerintah AS lainnya adalah menghentikan bantuan perjalanan kepada pejabat militer dan mantan anggota militer Myanmar. AS juga akan menghentikan bantuan.

Washington juga akan berkonsultasi dengan para sekutunya serta PBB, Komisi HAM PBB, serta pihak terkait lainnya, untuk menuntut pertanggungjawaban Myanmar.

Menteri Luar Negeri Rex Tillerson pada Rabu pekan lalu mengatakan militer Myanmar harus bertanggung jawab atas kekerasan kepada Muslim Rohingya.

Bahkan pihaknya tidak segan-segan melakukan upaya tegas terhadap para pemimpin militer atas kekerasan yang memaksa sekira 600 ribu warga Rakhine meninggalkan negaranya.

Pernyataan Kemlu AS tersebut disampaikan menjelang lawatan Presiden Donald Trump ke negara-negara Asia, termasuk kawasan Asia Tenggara pada awal November mendatang. Ancaman sanksi ini ini merupakan sikap paling tegas yang ditunjukkan AS selama ini atas kekerasan di Myanmar. Tapi sejauh ini belum ada langkah konkret dalam bentuk sanksi, semisal dalam bidang ekonomi.

Editor: Anton Suhartono