Sudan Normalisasi Hubungan dengan Israel, Palestina: Pengkhianatan Baru

Anton Suhartono ยท Sabtu, 24 Oktober 2020 - 13:19:00 WIB
Sudan Normalisasi Hubungan dengan Israel, Palestina: Pengkhianatan Baru
Palestina mengecam normalisasi hubungan Sudan dengan Israel (Foto: AFP)

TEPI BARAT, iNews.id - Palestina mengecam kesepakatan normalisasi hubungan antara Sudan dan Israel. Pengumuman normalisasi tersebut disampaikan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Jumat (23/10/2020).

Sudan menjadi negara Arab kelima yang menormalisasi hubungan dengan Israel setelah Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab, dan Bahrain.

Kepresidenan Palestina menyampaikan kecaman serta penolakan terhadap keputusan Sudan menormalisasi hubungan dengan Israel.

"Tidak ada yang berhak berbicara atas nama bangsa dan perjuangan Palestina," bunyi pernyataan, dikutip dari Xinhua, Sabtu (24/10/2020).

Disebutkan, jalan menuju perdamaian yang komprehensif dan adil harus didasarkan pada hukum internasional, resolusi yang mendapat legitimasi internasional, serta referensi spesifik untuk dapat mengakhiri pendudukan Israel di tanah Palestina.

Anggota Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Wasel Abu Youssef mengatakan, keputusan Sudan untuk menormalisasi hubungan dengan Israel merupakan pengkhianatan baru terhadap rakyat Palestina.

"Mencerminkan pengkhianatan atas perjuangan Palestina serta pelanggaran terhadap inisiatif perdamaian Arab," ujarnya, mengacu pada inisiatif Liga Arab yang mengamanatkan normalisasi hubungan dengan Israel baru bisa diwujudkan setelah status Palestina dipastikan.

Kecaman juga datang dari Jalur Gaza. Juru bicara Hamas Hazem Qassem mengatakan, normalisasi hubungan antara Sudan dan Israel merupakan dosa politik yang merugikan bangsa dan perjuangan Palestina.

Hal senada disampaikan faksi perlawanan Gaza lainnya, Jihad Islam. Mereka menyebut Sudan berlari menuju Israel dan membayar sejumlah besar uang demi mendapat kepuasan AS dengan mengorbankan pengungsi serta warga Sudan yang miskin.

Diketahui, Sudan harus membayar 335 juta dolar AS atau sekitar Rp4,9 triliun kepada AS sehingga negara itu dihapus dari daftar negara sponsor terorisme.

Editor : Anton Suhartono