Taliban Belum Diundang ke Pertemuan PBB tentang Afghanistan di Doha

WASHINGTON, iNews.id - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres belum mengundang pemerintahan Taliban untuk menghadiri pertemuan yang diselenggarakan bersama utusan khusus untuk Afghanistan dari berbagai negara di Doha, Qatar minggu depan. 

"Sekretaris Jenderal belum memberikan undangan kepada otoritas de facto," kata juru bicara PBB Stephane Dujarric, Jumat (28/4/2023).

Baca Juga

Turki Buka Koridor Perdagangan Darat Bersejarah ke Yordania dan Suriah, Integrasi Timur Tengah Menguat?

Pekan lalu, PBB menekankan bahwa pertemuan yang akan digelar Senin-Selasa pekan depan tidak akan fokus pada kemungkinan pengakuan internasional atas pemerintahan Taliban. Hal itu menyusul, komentar wakil ketua PBB memicu kekhawatiran dan kebingungan. 

"Pertemuan di Qatar pada hari Senin dan Selasa malah dimaksudkan untuk fokus pada menghidupkan kembali keterlibatan internasional seputar tujuan bersama untuk masa depan yang tahan lama di Afghanistan," kata Dujarric.

Baca Juga

Pasukan Taliban Bunuh 2 Anggota ISIS, Sempat Bentrok 30 Menit

Minggu lalu, Wakil Ketua PBB, Amina Mohammed menyarankan agar pertemuan di Doha dapat menemukan langkah-langkah kecil itu untuk mengembalikan ke jalan menuju pengakuan Taliban.

Taliban merebut kekuasaan pada Agustus 2021 ketika pasukan pimpinan AS mundur setelah perang selama 20 tahun. Pada bulan Desember, Majelis Umum PBB yang beranggotakan 193 orang menyetujui penundaan keputusan apakah akan mengakui pemerintahan Taliban Afghanistan. 

Baca Juga

Duh, Taliban Bakal Larang Perempuan Afghanistan Bekerja di PBB

Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat pada hari Kamis mengutuk larangan Taliban terhadap perempuan Afghanistan bekerja untuk PBB di negara tersebut. PBB meminta para pemimpin Taliban untuk segera menghapus tindakan keras terhadap hak-hak perempuan dan anak perempuan.

Sebaliknya, Taliban mengaku menghormati hak-hak perempuan sesuai dengan interpretasinya yang ketat terhadap hukum Islam. Pejabat Taliban mengatakan keputusan tentang pekerja bantuan perempuan adalah "masalah internal."

Baca Juga

3 Pria Inggris Ditahan Taliban di Afghanistan, Proses Hukumnya Tak Kunjung Jelas

Editor: Umaya Khusniah