Terbukti Lakukan Genosida terhadap Muslim Rohingya, Ini Kewajiban yang Harus Dipenuhi Myanmar
DEN HAAG, iNews.id - Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) memerintahkan Myanmar memenuhi sejumlah kewajiban setelah dinyatakan terbukti melakukan genosida terhadap Muslim Rohingya dalam operasi militer di Negara Bagian Rakhine pada 2017.
Myanmar diwajibkan mengusut dan menghukum seluruh pihak yang terlibat dalam kejahatan genosida, memfasilitasi pemulangan pengungsi Rohingya secara aman dan bermartabat, serta memberikan kompensasi kepada para korban.
Negara tersebut juga harus memulihkan atau mengganti harta benda warga Rohingya yang hilang maupun rusak. Selain itu, pemerintah Myanmar diwajibkan menyediakan rehabilitasi fisik dan psikologis bagi para korban.
Perintah tersebut merupakan bagian dari putusan bersejarah ICJ yang menyatakan Myanmar bertanggung jawab atas genosida terhadap kelompok Rohingya. Putusan dibacakan Presiden ICJ Yuji Iwasawa di Den Haag, Belanda, Kamis (19/11/2026).
Dalam putusan dengan suara 9 hakim mendukung dan 6 menolak, ICJ menyatakan Myanmar telah melanggar kewajibannya berdasarkan Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida.
"Myanmar telah melakukan genosida terhadap kelompok Rohingya di Negara Bagian Rakhine utara," kata Iwasawa, seperti dikutip dari Anadolu.
ICJ juga menegaskan Myanmar harus memberikan kompensasi atas kerugian yang tidak dapat dipulihkan melalui penggantian atau pemulihan aset. Besaran kompensasi akan ditentukan dalam proses persidangan berikutnya.
Selain itu, pemerintah Myanmar diwajibkan membantu menemukan warga Rohingya yang hilang, mengidentifikasi jenazah korban tewas, serta memastikan pemakaman kembali dilakukan secara bermartabat.
Myanmar juga harus membuat undang-undang untuk menerapkan Konvensi Genosida sekaligus memberikan jaminan bahwa kejahatan serupa tidak akan terulang.
ICJ memberikan waktu dua tahun kepada Myanmar untuk melaporkan langkah-langkah pemulihan yang telah dilakukan.
Pasukan Myanmar Bunuh Ribuan Warga Rohingya
Dalam putusannya, ICJ mengungkapkan pasukan keamanan Myanmar membunuh ribuan warga sipil Rohingya, melakukan kekerasan seksual secara luas, serta melancarkan tindakan kekerasan ekstrem terhadap anak-anak.
Pasukan Myanmar bahkan menyerang warga Rohingya yang berusaha menyelamatkan diri dengan melarikan diri secara massal ke Bangladesh.
Para hakim menilai tindakan tersebut bukan sekadar operasi militer untuk memberantas kelompok pemberontak. Skala kehancuran dan pola kekerasan yang terjadi menunjukkan adanya niat untuk memusnahkan sebagian besar populasi Rohingya di Myanmar.
Mahkamah menegaskan kekerasan yang dilakukan pasukan Myanmar jauh melampaui kebutuhan militer. Karena itu, alasan pemerintah Myanmar yang menyebut operasi tersebut sebagai upaya pemberantasan pemberontakan tidak dapat membenarkan tindakan terhadap warga sipil.
"Mahkamah memandang jumlah korban jiwa dan kerusakan yang jauh melampaui apa yang dibenarkan oleh kebutuhan militer sebagai faktor yang bertentangan dengan kesimpulan bahwa niat Myanmar hanya melakukan operasi pemberantasan pemberontakan," ujar Iwasawa.
Myanmar Dinilai Membiarkan Warga Sipil Menyerang Rohingya
Dalam putusan terpisah dengan suara 9 berbanding 6, ICJ menyatakan Myanmar juga melanggar kewajibannya untuk mencegah genosida yang dilakukan warga sipil bersama pasukan keamanan.
Pengadilan menilai keterlibatan warga sipil dalam serangan terhadap Rohingya menimbulkan risiko serius terjadinya genosida. Pemerintah Myanmar semestinya menyadari ancaman tersebut.
Namun, hakim tidak menemukan bukti bahwa otoritas Myanmar berupaya mencegah atau menghalangi warga sipil ikut serta dalam serangan terhadap kelompok Rohingya.
ICJ juga menyatakan Myanmar gagal memenuhi kewajibannya untuk menghukum pelaku genosida. Para hakim turut menyoroti permusuhan yang telah berlangsung lama dan mengakar kuat terhadap kelompok Rohingya.
Myanmar Langgar Perintah Pengamanan Bukti
ICJ turut menemukan Myanmar melanggar perintah pengadilan pada Januari 2020 untuk menjaga dan mengamankan bukti terkait dugaan kejahatan terhadap Rohingya.
Pengadilan mengungkap pembangunan pangkalan pemerintah di bekas lokasi desa Rohingya pada 2021 serta penghancuran sisa-sisa bangunan dari sedikitnya lima desa pada Mei 2020.
Iwasawa menyebut pengadilan menemukan bukti kuat mengenai tindakan tersebut.
Dalam putusan lainnya, hakim menolak klaim terpisah mengenai dugaan hasutan langsung dan terbuka untuk melakukan genosida oleh individu-individu swasta. Putusan ini diambil dengan suara 14 berbanding 1.
ICJ menjelaskan ujaran kebencian baru dapat dikategorikan sebagai hasutan genosida apabila mengandung seruan untuk melakukan genosida jika dilihat berdasarkan konteksnya.
Editor: Anton Suhartono