Terungkap, Deplu dan Dephan AS Sembunyikan Data Penting soal Afghanistan ke Publik
WASHINGTON, iNews.id - Badan pengawas pemerintah Amerika Serikat (AS) menyebut Departemen Luar Negeri (Deplu) dan Departemen Pertahanan (Pentagon) menyembunyikan informasi soal Afghanistan. Padahal informasi soal jatuhnya pemerintahan Afghanistan ke tangan Taliban serta penarikan pasukan AS yang kacau balau pada akhir Agustus lalu perlu diketahui anggota parlemen serta publik.
"Gambaran lengkap tentang apa yang terjadi pada Agustus serta semua tanda peringatan yang bisa memperkirakan hasilnya, hanya akan terungkap jika informasi yang dibatasi oleh Departemen Pertahanan dan Departemen Luar Negeri menjadi tersedia untuk publik," kata Inspektur Jenderal Khusus untuk Rekonstruksi Afghanistan (SIGAR), John Sopko, dikutip dari Reuters, Sabtu (30/10/2021).
Sopko menambahkan, setelah Taliban merebut Kabul, Deplu memintanya menangguhkan akses online ke laporan-laporan tertentu untuk sementara guna memastikan keamanan warga Afghanistan yang berafiliasi dengan AS. Namun Deplu tidak bisa menjelaskan ancaman spesifik yang dimaksud terhadap individu. Oleh karena itu, dia enggan menutup semua akses ke dokumen tersebut.
Beberapa permintaan terkesan aneh, lanjut Sopko, seperti menghapus nama mantan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani dari laporan.
Setelah peninjauan, lembaganya hanya menemukan empat item yang layak untuk diedit dari sekitar 2.400, dan membiarkan sisanya dapat diakses publik.
Lebih lanjut Sopko mengatakan, Pentagon sejak 2015 melarang rilis sejumlah data yang konon atas permintaan mantan pemerintahan Ghani ke publik. Sebagian besar informasi, termasuk data korban dan kekuatan militer, perlu diketahui untuk menentukan apakah pasukan keamanan Afghanistan memiliki kekuatan tempur yang nyata atau tidak. Dari situ analisis soal keruntuhan pemerintahan Afghanistan seharusnya sudah bisa terbaca.
Seorang juru bicara Deplu mengatakan, institusinya memang meminta beberapa laporan dihapus sementara untuk menutup identitas kalangan tertentu dari akses publik. Tujuannya untuk melindungi warga Afghanistan dan organisasi mitra AS terkait masalah keamanan selama proses evakuasi.
"Informasi identitas merupakan satu-satunya rincian yang dimaksudkan untuk dilindungi," kata juru bicara tersebut.
Sementara itu Pentagon belum memberikan komentar.
Editor: Anton Suhartono