Thailand Blokir Situs Porno Pornhub Picu Kemarahan Masyarakat

BANGKOK, iNews.id - Kebijakan Pemerintah Thailand melarang ratusan situs porno dan judi online menuai kemarahan masyarakat. Mereka mengkampanyekan perlawanan di media sosial serta aksi unjuk rasa.

Pemerintah Thailand mengatakan pada Selasa (3/11/2020) bahwa mereka telah memblokir 190 situs web porno--termasuk Pornhub--serta judi online.

Putin Ledek Zelensky karena Selfie di Kupiansk: Dia Artis Berbakat!

Menteri Digital Thailand, Puttipon Punnakanta, mengatakan bahwa pemblokiran itu merupakan bagian dari upaya untuk membatasi konten ilegal di bawah undang-undang kejahatan dunia maya di negara tersebut.

Kebijakan pemerintah memicu kemarahan para pengakses situs-situs tersebut. Sebagai informasi, situs porno Pornhub termasuk ke dalam Top 20 lalu lintas harian situs paling tinggi pada tahun 2019.

Kisah Tukang Ojek Bantu Demonstran Thailand, Tumpangan Gratis dan Cegat Water Cannon

Sekelompok orang yang menamakan diri mereka Anonymous Party mengunggah pernyataan yang isinya menyerukan perlawanan untuk 'merebut kembali Pornhub. Mereka mengkampanyekan gerakan di media sosial menggunakan tanda pagar #SavePornhub, selain itu mereka juga berencana menggelar aksi demonstrasi Selasa sore waktu setempat.

Pihak Pornub tidak segera menanggapi permintaan komentar terkait permasalahan tersebut.

PM Thailand Prayut Chan O Cha Diminta Mundur demi Kepentingan Negara

Thailand diktator digital

Di lini massa, warganet beramai-ramai menuliskan kegelisahannya mengenai pemblokiran ratusan situs oleh pemerintah Thailand. Mereka beranggapan langkah tersebut sebagai bukti negara membatasi akses informasi, khawatir situs tersebut menampilkan beberapa gambar kerajaan yang membahayakan.

Sebuah tagar yang diterjemahkan sebagai #HornyPower sedang tren di Twitter Thailand menyusul pemblokiran Pornhub, dengan tweet yang membuat komentar atau memposting meme bahwa pemerintah akan menghadapi oposisi yang lebih besar sekarang di luar para pengunjuk rasa.

Pemerintah Thailand menghadapi protes dari para pemuda dan mahasiswa yang menuntut pencopotan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, mantan pemimpin junta, serta menyerukan reformasi untuk mengurangi kekuasaan Raja Maha Vajiralongkorn.

"Jika seseorang tidak membenci pemerintah militer saat ini, mungkin sekarang mereka akan membencinya," kata seorang pengguna Twitter.

Direktur Manushya Foundation, Emilie Pradichit, mengatakan keputusan itu menunjukkan pemerintah Thailand sebagai diktator digital.

"Kaum konservatif yang berkuasa mencoba untuk mengontrol apa yang dapat ditonton, dapat dikatakan, dan dapat dilakukan oleh kaum muda secara online," ujarnya.

Editor: Arif Budiwinarto