Trump Desak Netanyahu Segera Terapkan Kesepakatan Gaza

TEL AVIV, iNews.id - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mendesak Perdana Menteri IsraelBenjamin Netanyahu segera mengambil langkah untuk menerapkan kesepakatan Gaza. Desakan itu disampaikan setelah hasil pemilu parlemen Israel pada 27 Oktober 2026 tidak memberikan kepastian bagi Netanyahu untuk membentuk pemerintahan baru.

Trump menyampaikan pesan tersebut kepada Netanyahu melalui percakapan telepon pada Kamis (5/11/2026). Washington ingin pemerintah Israel segera melanjutkan rencana perdamaian Gaza yang selama berbulan-bulan terhambat oleh agenda politik dalam negeri Israel.

Peneliti Ungkap Dampak jika Oposisi Pimpin Israel, dari Gaza hingga Tepi Barat

Stasiun televisi Israel Channel 12, mengutip dua sumber pejabat yang mengetahui pembicaraan tersebut, melaporkan Trump menginginkan kemajuan nyata dalam penerapan rencana Gaza, terlepas dari siapa yang nantinya memimpin pemerintahan Israel.

Hasil pemilu parlemen Israel Knesset membuat posisi Netanyahu belum aman. Blok politik yang dipimpinnya hanya memperoleh 53 kursi di Knesset, masih di bawah ambang batas 61 kursi untuk membentuk pemerintahan mayoritas. Sementara itu, kubu oposisi yang dipimpin Gadi Eisenkot berupaya membangun kekuatan untuk menggantikan Netanyahu.

Komentari Pemilu Israel, Warga Gaza: Siapa pun yang Menang Tak Pengaruh

Situasi politik tersebut membuat pembentukan pemerintahan baru Israel masih diliputi ketidakpastian. Namun, Trump tampaknya tidak ingin persoalan politik dalam negeri Israel kembali menghambat pelaksanaan kesepakatan Gaza.

Trump Ingin Pemerintahan Gaza Diserahkan kepada Palestina

Netanyahu Feeling Israel Akan Dijatuhi Sanksi Ekonomi gegara Perang Genosida di Gaza

Rencana Trump untuk Gaza mencakup sejumlah tahapan penting, mulai dari pengalihan pemerintahan kepada komite teknokrat Palestina hingga pengawasan senjata oleh pihak internasional.

Rencana tersebut juga mengatur pengerahan pasukan stabilisasi internasional, penarikan bertahap pasukan Israel dari Gaza, serta pembangunan kembali wilayah Palestina yang hancur akibat perang.

Seorang pejabat senior pemerintahan AS mengatakan, Washington mengharapkan Israel menyetujui sejumlah langkah yang sebelumnya tertunda karena kepentingan politik dalam negeri.

"Kami ingin bergerak maju secara kooperatif, dan kami membutuhkan kerja sama penuh serta kemitraan penuh dari pemerintah Israel," kata pejabat tersebut.

Namun, pemerintahan Trump memberikan syarat penting sebelum rekonstruksi Gaza dimulai. Pelucutan senjata Hamas harus menunjukkan kemajuan terlebih dulu.

Pejabat AS itu menegaskan proses pelucutan senjata akan dilakukan secara bertahap dan harus melalui mekanisme verifikasi.

Tony Blair Turun Tangan Temui Netanyahu dan Eisenkot

Pembicaraan telepon Trump dan Netanyahu juga diikuti Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Marco Rubio serta utusan khusus Trump, Jared Kushner dan Steve Witkoff.

Selain membahas masa depan kesepakatan Gaza, percakapan tersebut dilaporkan turut menyinggung konflik dengan Iran.

Sehari setelah pembicaraan itu, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair mengunjungi Israel. Blair, yang merupakan anggota senior Dewan Perdamaian bentukan Trump, bertemu Netanyahu dan pemimpin oposisi Gadi Eisenkot.

Kunjungan tersebut bertujuan mendorong dukungan terhadap rencana Trump untuk Gaza, termasuk di tengah ketidakpastian politik setelah pemilu parlemen Israel.

Keterlibatan Eisenkot menjadi penting karena pembentukan pemerintahan baru Israel belum menemukan kepastian. Washington ingin memastikan rencana Gaza tetap berjalan, siapa pun yang nantinya memegang kendali pemerintahan.

Fase Kedua Kesepakatan Gaza Jadi Sorotan

Rencana Gaza yang diumumkan Trump pada 2025 dibagi menjadi beberapa tahapan. Fase pertama mencakup pemberlakuan gencatan senjata serta pembebasan sandera Israel dan tahanan Palestina.

Sementara itu, fase kedua menjadi bagian yang lebih rumit karena menyangkut masa depan pemerintahan dan keamanan Gaza.

Dalam fase ini, pemerintahan Gaza akan dialihkan kepada komite teknokrat Palestina. Pasukan stabilisasi internasional juga akan dikerahkan, sedangkan pengelolaan senjata ditempatkan di bawah tanggung jawab Komite Nasional untuk Administrasi Gaza dengan pengawasan internasional.

Rencana tersebut juga mencakup penarikan bertahap militer Israel dan dimulainya rekonstruksi wilayah yang hancur akibat perang.

Pelaksanaan fase kedua menjadi tantangan besar karena menyangkut masa depan Hamas, kendali keamanan, serta penarikan pasukan Israel.

Sejak Oktober 2023, serangan militer Israel telah menewaskan lebih dari 74.000 orang dan melukai lebih dari 175.000 lainnya. Serangan tersebut juga menyebabkan sekitar 90 persen infrastruktur di Gaza hancur total.

Editor: Anton Suhartono