Trump Minta Netanyahu Diampuni dari Tuduhan Korupsi, Ini Jawaban Presiden Israel

WASHINGTON, iNews.id - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memicu kontroversi setelah mengirim surat kepada mitranya dari Israel, Isaac Herzog, berisi permintaan agar Perdana Menteri Benjamin Netanyahu diampuni dari semua tuduhan korupsi. 

Surat tersebut, dirilis ke media pada Rabu (12/11/2025), memperlihatkan betapa dalamnya keterlibatan Trump dalam urusan politik domestik Israel.

Baca Juga

4 Motif AS Bangun Pangkalan Militer di dekat Gaza, Salah Satunya Persiapan untuk Pasukan Stabilisasi

Dalam surat itu, Trump menyebut tuduhan korupsi terhadap Netanyahu bermotif politik dan tidak berdasar. Dia bahkan menyebut Netanyahu sebagai “pemimpin tangguh di masa perang” yang layak mendapatkan pengampunan penuh.

“Dengan ini saya meminta Anda untuk sepenuhnya mengampuni Benjamin Netanyahu, yang telah menjadi Perdana Menteri yang tangguh dan tegas di masa perang, dan sekarang memimpin Israel menuju masa damai,” tulis Trump dalam suratnya, seperti dikutip dari Al Jazeera, Kamis (13/11/2025).

Baca Juga

Wow! Israel Rogoh Kocek Rp1.275 Triliun untuk Pertahanan, termasuk Perang Gaza

Respons Presiden Herzog

Kantor Kepresidenan Israel segera menanggapi isi surat Trump dengan pernyataan resmi yang menekankan pentingnya prosedur hukum.

Baca Juga

Dikira Bunuh Diri, Jenderal Israel yang Ungkap Penyiksaan Tahanan Pelestina Dijebloskan ke Penjara

Meskipun Herzog mengaku menghormati dan mengapresiasi dukungan Trump terhadap Israel, dia menegaskan pengampunan hanya bisa dilakukan setelah proses hukum Netanyahu berkekuatan hukum tetap (inkrah).

“Presiden sangat menghormati Trump dan berulang kali menyampaikan apresiasi atas dukungan teguhnya terhadap Israel. Namun, sebagaimana telah dijelaskan dalam beberapa kesempatan, siapa pun yang mengajukan grasi harus mengikuti prosedur resmi sesuai aturan hukum yang berlaku,” bunyi pernyataan tersebut.

Sebagai informasi, jabatan Presiden Israel memang bersifat seremonial, namun memiliki kewenangan konstitusional untuk memberikan grasi dan amnesti. 

Meski demikian, Herzog tidak dapat menggunakan kewenangan tersebut selama persidangan Netanyahu masih berlangsung.